Butuh Sinergitas Antarsektor untuk Bangun Pertanian

Tanggal 22 Jan 2015 15:40 WIB
Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Fokus pembangunan pertanian saat ini yang diarahkan kepada swasembada pangan hendaknya membuat Dinas pertanian Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Barat bisa mengubah paradigma penganggaran di sektor pertanian Jawa Barat. Selain itu,  koordinasi dan sinergitas antar sektor sangat penting agar program ini bisa berjalan dengan maksimal.

Hal tersebut mengemuka saat Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pada pertemuan tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Komisi II Ridho Budiman Utama, Komisi II ingin mengetahui sejauh mana pengaruh evaluasi anggaran 2015 yang dilakukan Kemendagri terhadap program kerja di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.

“Selain ingin mengetahui persiapan eksekusi untuk program anggaran 2015 kami juga ingin mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program di tahun 2014 lalu.”

Ridho mengemukakan evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap anggaran APBD 2015 adalah sebagai akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang mendorong dilakukannya efisiensi anggaran yang tentunya akan berkonsekuensi terhadap pelaksanaan program kerja.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Yus mengemukakan sejauh ini pengaruh evaluasi Kemendagri terhadap pelaksanaan program di Distan  tidak ada, namun diakuinya evaluasi tersebut mengakibatkan efisiensi di perjalanan dinas sebesar 15%.

Terkait dengan swasembada pangan, menurut Yus pihaknya  saat ini tengah fokus pada pengadaan beninh bersertifikat dimana untuk tahun 2015 akan dibutuhkan benih sebanyak 51.100 ton.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II Yunandar Eka Prawira mengakui target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi cukup ambisius namun bukan berarti target tersebut tidak mungkin dicapai, karena itulah diperlukan dukungan agar swasembada pangan tersebut tercapai.

“Karena itulah, kami mendorong agar untuk anggaran 2016 anggaran untuk pertanian sekitar 25% diperuntukkan untuk belanja modal, manfaatkan juga kebijakan swasembada pangan pusat dengan mengajukan program-program kerja yang mendukung ke arah itu.”

Menurut Anggota Komisi II Pepep Saepul Hidayat, selama ini pembangunan sektor pertanian tidak terintegratif dan masih parsial, bagi masyarakat sendiri pertanian masih dianggap usaha sampingan dan bukan profesi. Karena itu menurut Cecep ketika bicara pertanian maka itu juga termasuk bagaimana kita mengelola sektor hulunya.

Dari pemaparan Sekretaris Dinas Pertanian, untuk tahun anggaran 2015 ini, Distan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 205,8 milyar dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 91,7 milyar dan belanja langsung 114,09 milyar untuk 11 program dan 70 kegiatan. Hibah uang (BTL) sebesar Rp. 40,9 milyar dan Hibah barang (BL) sebesar Rp. 25,3 milyar.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook