BOS Provinsi Penting Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Tanggal 15 Jan 2015 08:25 WIB
Yomanius Untung, Wakil Ketua Komisi V

Adanya kebijakan penghapusan dana BOS dari provinsi untuk pendidikan dasar akan berdampak terhadap penurunan kualitas. Sebab, pemberian dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah provinsi sangatlah penting untuk menunjang kualitas pendidikan di daerah.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, kebijakan penghapusan BOS daerah bisa mengancam kualitas pendidikan. Sebab, selama ini BOS digunakan untuk kepentingan honorarium guru honorer.

Sehingga, penghapusan dana BOS dari provinsi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan guru honorer. Terlebih, Jabar memiliki jumlah guru honorer yang banyak, hingga terdapat di madrasah aliyah, dan SMA/SMK non swasta.

"Itu bisa terancam karena mereka mengandalkan bos daerah," kata Untung. Untung menjelaskan, penggunaan BOS untuk guru honorer sendiri cukup besar, bahkan jumlahnya bisa mencapai hingga Rp 300 miliar.

Lebih lanjut Untung katakan, pemberian dana BOS dari pemerintah pusat tidak akan cukup untuk memenuhihonorarium semua guru honorer. Terlebih, kenaikan dana BOS pusat sangat kecil, hanya mencapai sekitar 20 persen dari anggaran BOS  APBN.

Oleh karena itula, lanju Untung, harus ada solusi yang bisa mengatasi persoalan tersebut. "Solusinya tetap dianggarkan dengan apapun namanya, kalau tidak kan orang tua siswa harus menanggung beban lebih tinggi," bebernya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, anggaran BOS yang ditiadakan hanyalah untuk SD/SMP karena alokasi dari pemerintah pusat dianggap cukup. Sedangkan BOS untuk tingkat SMA/SMK yang bersumber dari APBD Jabar akan tetap ada di tahun anggaran 2015.

"BOS SMA/SMK tetap ada. Besarnya sekitar Rp 600-an miliar. Turun karena BOS SD/SMP dihapus, sebab dari pusat untuk SD/SMP sudah cukup, ada kenaikan dua kali lipat dari asalnya Rp 500-an miliar menjadi Rp 1,1 triliun," kata Heryawan.

Heryawan menjelaskan, kebijakan ini diambil mengingat tahun depan SMA/SMK sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi. Dengan begitu, Provinsi akan fokus ke tingkat SMA/SMK dan berupaya agar angka partisipasi SMA/SMK terus meningkat.

"Jadi BOS SMA/SMK aman, tidak ada masalah," katanya seraya menargetkan angka partisipasi sekolah 100 persen. Heryawan pun menargetkan, 2016 seluruh SMA/SMK di Jawa Barat sudah beralih ke provinsi.

Pihaknya sudah menyampaikan keinginan ini secara langsung kepada Dirjen Kementerian Dalam Negeri. "Target pusat kan paling lambat 2017 seluruhnya masuk di provinsi. Saya bilang ke Dirjen, Jabar ingin di 2016," katanya seraya menambahkan hal ini bisa saja asalkan administrasinya selesai pada April 2015.

Heryawan melanjutkan, dengan tambahan BOS provinsi untuk siswa SMA/SMK, setiap siswa akan menerima maksimal sekitar Rp 2 juta per tahun. Angka tersebut merupakan gabungan dari BOS pusat dan provinsi.

Menurutnya, masing-masing siswa akan menerima dana paling besar Rp 2 juta per siswa per tahun. "Ssalnya kan enggak segitu, hanya Rp 1,2 juta. SMA negeri itu dari provinsi Rp 200 ribu dan dari pusat Rp 1,5 juta jadi Rp 1,7 juta," ujarnya.

Sedangkan untuk swasta, kata Heryawan, dari provinsi Rp 400 ribu dan dari pusat Rp 1,5 juta sehingga nilainya mencapai Rp 1,9 juta. "Untuk SMK negeri dari pusat Rp 1,5 juta dan dari provinsi Rp 300 ribu, jadi Rp 1,8 juta. Kisaran Rp. 2 juta untuk kebutuhan kabupaten saya kira sudah memadai," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Heryawan, bagi kabupaten, dengan bantuan tersebut sudah semestinya SMA/SMK bisa gratis dan tidak membebankan biaya kepada siswa dan orang tua. Namun, faktanya di sekolah masih saja memungut SPP kepada siswa.

"Saya ke Pangandaran tahun kemarin, saya tanya ke murid, berapa bayar SPP, dia katakan Rp 200 ribu, sebelumnya (sebelum ada BOS) saya tanya berapa, dia bilang Rp 100 ribu. Jadi dengan iuran normal tanpa BOS Rp 100 ribu, Rp 1,2 juta per tahun. Tapi setelah ada BOS yang waktu itu alokasinya Rp 1,5 juta per siswa per tahun ternyata masih SPP juga Rp 200 ribu. Padahal sudah ada lebih Rp 300 ribu dari BOS, kan asalnya dari SPP cuma Rp 1,2 juta per tahun. Jadi saya katakan, tolonglah. Masa udah dapat lebih masih memungut juga," tuturnya.

Namun, tambah Heryawan, besaran bantuan tersebut memadai untuk wilayah kabupaten saja. Untuk wilayah perkotaan, pihaknya masih akan melakukan kalkulasi terlebih dahulu terkait kebutuhan pendidikan per siswa per tahun.

"Jadi itu untuk kabupaten saja. Untuk kota kita akan kalkulasikan lagi. Yang jelas sekarang BOS untuk SMA/SMK masih boleh," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook