Tanggapi Evaluasi APBD 2015, Dewan: Dana BOS Belum Mencukupi

Tanggal 09 Jan 2015 07:53 WIB
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek

Kementerian Dalam Negeri menyayangkan sejumlah alokasi APBD Jawa Barat 2015 yang dinilai belum maksimal. Bahkan, terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak memiliki payung hukum.

Hal ini terungkap saat pengarahan pengelolaan keuangan daerah sekaligus evaluasi APBD Jabar 2015 oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (8/1). Dalam kesempatan itu hadir juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari.

Salah satu yang dibahas dalam kesempatan itu yakni bantuan modal ke sejumlah BUMD. Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, ke depan penyertaan modal ke BUMD harus berbasis pada peruntukan dan rencana bisnis.

Dewan akan menyetujui penyertaan modal jika BUMD yang disuntik dana memberikan penjelasan yang argumentatif dan rasional terkait rencana bisnis. "Berapa pun nilainya, peruntukan modal ini harus jelas dulu," katanya.

Dewan setuju untuk BUMD yang tidak mendapat suntikan modal dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Pemprov Jabar. Didin berharap, dari hasil evaluasi kinerja ini, terdeteksi wilayah BUMD mana saja yang memerlukan permodalan.

"Kami minta Pemprov dan BUMD satu suara terkait rencana bisnis," ujarnya. Selain itu, Kemendagri pun membahas mengenai pemberian dana bantuan operasional sekolah oleh provinsi.

Menyikapi itu, Anggota Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, dana BOS pusat belum bisa memenuhi kebutuhan siswa seluruhnya. Jadi, Jabar mengalokasikan BOS provinsi untuk SMA/SMK.

Pada  2014, BOS pusat mencapai Rp 1 juta per siswa per tahun, dan provinsi mengalokasikan Rp 200 ribu. "Sebenarnya, angka Rp 1,2 juta tidak mencukupi sehingga masih ada revisi. Sekurang-kurangnya, Rp 2 juta per siswa per tahun. Disinilah, maka intervensi untuk kurangi defisit sekolah diperlukan," katanya.

Sementara itu, dalam paparannya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, belanja bantuan bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dinilai belum maksimal. "Padahal ini sudah menjadi hak daerah," kata Moenek.

Namun, di sisi lain, belanja bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dinilai terlalu besar. Total belanja bantuan keuangan mencapai 14,36 persen dari nilai APBD.

"Bukan tidak boleh (belanja bantuan keuangan). Bisa enggak bantuan keuangan untuk belanja modal, kesehatan," katanya.

Dia berharap, bantuan tidak langsung tersebut disalurkan ke dalam bentuk program atau kegiatan melalui organisasi perangkat daerah terkait. Selama ini, bantuan tersebut disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota.

Dia menjelaskan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dialokasikan di APBD Jabar 2015 sekitar Rp 1,3 triliun tidak tepat, karena pemerintah pusat sudah memiliki dana BOS wajib. "Kalau tetap dialokasikan, dikhawatirkan dana tersebut akan tumpang tindih dengan BOS dari APBN," katanya.

Menurutnya juga, hibah wajib BOS tidak dilarang, namun hibah BOS provinsi sama sekali tidak dibenarkan karena tidak memiliki payung hukum. Menurutnya juga, anggaran yang tercantum dalam belanja satuan provinsi  BOS sekitar Rp 1 triliun dilarang dianggarkan karena tidak ada undang-undangnya.

"Jadi, berbeda antara dana BOS dan dana BOS provinsi. Hibah dana bos-nya boleh, tapi bos provinsinya tidak boleh. Kalau ada landasan hukumnya baru boleh," katanya.

Dia pun menuturkan, anggaran BOS provinsi itu nantinya harus dialihkan, terutama untuk belanja bantuan bagi hasil pajak daerah dan kesehatan. Hal ini dikarenakan belanja bantuan bagi hasil pajak belum terpenuhi, dan alokasi untuk kesehatan belum mencapai 10 persen.

Lebih lanjut Moenek katakan, pihaknya pun melararang belanja hibah berupa uang bagi sejumlah ormas dan lembaga kemasyarakatan yang nilainya mencapai Rp 1,509 triliun. "Lagi-lagi, ini dilarang karena belanja untuk kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi," ucapnya.

Moenek menambahkan, pihaknya menyambut positif sikap gubernur dan DPRD Jabar yang reponsif dalam menyerap aspirasi masyarakat. Donny pun menuturkan, Jabar sudah baik dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan yang mencapai 32 persen.

Selain itu, Kemendagri pun mengingatkan tiga BUMD dan empat BPR yang dimiliki Pemprov Jabar karena belum signifikan menyumbang deviden. Selain itu, Kemendagri pun menilai adanya kekeliruan dalam mengelola asetnya.

Moenek mengatakan, selama ini dalam penyertaan modal yang dilakukan Pemprov Jabar masih terbilang kecil dibanding DKI Jakarta. Dalam RAPBD 2015, Jabar hanya menyuntik dana sekitar Rp 250 miliar untuk tiga BUMD yakni PT BIJB, Jasa Sarana dan BJB.

Berdasarkan pendapatan asli daerah yang disetor dari pemasukan deviden BUMD, pihaknya menilai ada sejumlah BUMD yang harus disikapi serius Pemprov Jabar. "Ada penyertaan modal yang diterima tidak dijaga efektifitasnya sebagai deviden," katanya.

Kemendagri mencatat, Bank BJB, PT Jasa Sarana, PD BPR, dan Jamkrida setelah disuntik modal tidak ada masalah karena masih bisa memberikan deviden. Di luar itu, menurutnya, pemprov harus menguatkan rencana bisnis untuk PT BIJB dan Agro Jabar yang baru dibentuk.

"PT Agronesia, BPR Intan, BPR Karya Utama, BPR Cianjur, Cipatujah, mohon maaf," katanya. Untuk tiga BUMD dan empat BPR tersebut, pihaknya menawarkan sejumlah solusi agar terjadi perbaikan.

"Kami minta hati-hati dengan aset yang dipisahkan milik pemprov dan dikuasai BUMD. Aset dipisahkan tetap aset milik negara," ujarnya.

Persoalan aset dinilai penting, karena meski dipisahkan dan menjadi modal BUMD, keberadaannya harus terus diawasi. Dia mengakui, pemisahan aset ini tidak akan mudah dipahami direksi BUMD dan pejabat provinsi.

"Tolong direksi hati-hati pada aset HGB di atas HPL, karena pemiliknya pemda," katanya. Menurutnya, Kemendagri mendorong Pemprov Jabar agar bisa menjaga efektifitas penyertaan modal selaras dengan kinerja perusahaan daerah.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, terkait dana BOS provinsi, pihaknya akan mengkonsultasikannya lebih dalam. Catatan dari pusat memang ada, namun Pemprov Jabar memiliki niat untuk mengalokasikan dana BOS provinsi dan sesuai aturan pusat.

Justru di kita ada kan, niat kita ada BOS, hanya harus sesuai dengan aturan pusat. Kita lihat nanti di detailkan ya atau tidak," katanya.

Menurut Heryawan, Kemendagri sudah memberi penjelasan terkait dana BOS provinsi agar tidak tumpang tindih dengan pusat. "Jadi kami mau dalami lebih lanjut," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Jabar akan melihat dulu mana yang terbaik karena pihaknya sudah memiliki niat dan tujuan yang baik juga. "BOS Provinsi itu tetap ada, tapi ada koreksi karena tidak boleh, dalam artian khawatir ada duplikasi dengan BOS pemerintah pusat. "Tadi jawabannya  boleh daerah, tapi masuk pada program SKPD, program hibah," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia