Mekanisme Penyaluran Bansos Harus Diperbaiki

Tanggal 09 Jan 2015 07:57 WIB
Kenaikan gaji kepala daerah belum terealisasi

DPRD Jawa Barat mempertanyakan rencana kenaikan gaji untuk gubernur yang hingga kini belum terealisasi. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jabar Imas Masitoh, saat pengarahan pengelolaan keuangan daerah dan evaluasi APBD Jabar 2015 oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (8/1).

Imas mengatakan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lengser, keputusan kenaikan gaji gubernur sudah ditandatangani. Ketika ditanyakan apakah kenaikan gaji gubernur tersebut merupakan hal yang penting, menurut Imas hal ini relatif.

"Kalau soal ideal atau tidak, atau urgen, itu relatif. Saya hanya menyoroti dari sisi yuridisnya saja. Kalau sudah ditandatangi kenapa sampai sekarang tidak dilakukan," katanya.

Jika keputusan tersebut sudah ditandatangangi, menurut Imas sudah seharusnya dilaksanakan saat ini juga. "Karena ini bukan terkait layak atau tidak layak naik, atau rasional tidak rasional. Tapi kalau sebuah keputusan sudah ditandatangi, harusnya dilaksanakan," katanya.

Imas menjelaskan, saat ini gaji pokok seorang gubernur per bulannya hanya Rp 3 juta. "Kalau gubernur naik (gaji), maka dewan juga naik," katanya.

Sementara itu, usai mendengarkan pemaparan evaluasi APBD Jabar 2015, Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jabar Sunatra mengatakan, dilarangnya dana bansos merupakan pengebiran bagi daerah otonom. Hal ini pun, kata Sunatra, menjadi lonceng kematian bagi pelaksanaan otonomi daerah.

"Sangat tidak elok dan tidak baik bagi perkembangan otonomi daerah. Padahal amanat UUD RI 1945 dan UU 32 tahun 2004 yang telah diubah oleh UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sangat jelas bahwa kewenangan daerah otonom antara lain memberikan bantuan sosial dan hibah bagi masyarakat melalui organisasi sosial kemasyarakatan," beber Sunatra.

Sunatra mengaku tidak mengerti atas sikap pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri. Menurutnya, keputusan ini cukup kontroversi dan bertentangan dengan prinsip dasar otonomi daerah yang diperjuangkan di era reformasi ini. "Ini sama sekali tidak ada rasa empati pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk membantu organisasi sosial dan masyarakat agar bisa mengembangkan diri," katanya.

Sunatra menambahkan, bansos merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktualisasinya di masyarakat, meski dana tersebut banyak diselewengkan. "Kebijakan adanya bansos itu sangat baik, jadi tidak serta merta karena ada korupsi bansos, lantas kebijakan ini dihilangkan. Justru yang perlu dibenahi manajemennya," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia