Bantuan Untuk Korban Banjir Harus Maksimal

Tanggal 29 Dec 2014 11:15 WIB

DPRD Jawa Barat siap mendorong penganggaran terkait persoalan bencana alam. Dengan begitu, diharapkan setiap bencana alam yang terjadi di Jabar mampu diatasi bahkan dicegah.

Anggota DPRD Jabar Syahrir mengatakan, pihaknya siap mendorong Pemerintah Provinsi Jabar untuk membantu menangani korban banjir di Bandung selatan, termasuk dari sisi anggaran. Menurutnya, banjir yang terjadi setiap tahun ini harus mendapat perhatian dari semua pihak.

"Kami siap mendorong. Pokoknya bantuan harus diserahkan, termasuk dari provinsi," kata Syahrir yang ditemui saat mengunjungi lokasi banjir, di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Rabu (24/12).

Syahrir menjelaskan, saat ini banyak korban yang membutuhkan bantuan, terutama dari sisi logistik dan kesehatan. Hal ini harus direspons dengan cepat agar dampak banjir tidak semakin meluas dan menyengsarakan warga.

Wakil Bupati Bandung Deden R. Rumaji mengatakan, saat ini terdapat 12 lokasi pengungsian akibat banjir kali ini. Daerah yang paling parah terkena banjir yakni Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang.

"Penanganan memang belum maksimal," ucapnya. Sementara itu, salah seorang korban bernama Yudi (35) mengatakan, ia bersama warga lainnya sangat mengharapkan bantuan medis.

Saat ini, kata dia, warga banyak terkena penyakit kulit. "Tuh A tingal, teu aya bantuan obat-obatan (lihat, tidak ada bantuan obat-obatan)," kata Yudi sambil menunjuk betisnya yang terkena penyakit kulit hingga gatal-gatal.

Yudi pun berharap pemerintah segera memberikan bantuan obat-obatan, khususnya mengenai kulit. Dia khawatir, banjir yang dialaminya berlangsung lama mengingat musim hujan yang diprediksi masih akan terus terjadi.

Sementara itu, sebelumnya, anggota DPRD Jabar Waras Wasisto mengatakan, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana harus dioptimalkan untuk membantu warga di daerah bencana. Maka dari itu, kata Waras, keberadaan BPBD di setiap kabupaten/kota mutlak diperlukan.

"Ya, harus ada, selain karena mampu dari sisi anggaran, tugasnya juga penting," kata Waras. Maka dari itu, tambah Waras, Pemerintah Provinsi Jabar harus segera melakukan upaya agar seluruh kota/kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanganan cepat jika terjadi bencana alam.

Pasalnya, saat ini masih terdapat kabupaten/kota yang tidak memiliki BPBD. "Memang seharusnya setiap daerah harus terbentuk BPBD untuk mengoptimalkan penanganan bencana," ucapnya.

Waras menjelaskan, BPBD memiliki peran penting pada penanganan bencana. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pasca bencana alam.

Kendati begitu, menurut dia, BPBD pun harus melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai ancaman bencana alam yang sulit diprediksi, terutama saat musim hujan seperti longsor, banjir, hingga puting beliung. "BPBD harus cepat mengatasi segala kemungkinan, ada langkah preventif. Jadi badannya harus ada. Kalau badannya enggak ada, bagaimana," tanya Waras.

Waras pun berharap, pemerintah lebih peka terhadap ancaman bencana alam maupun penanggulangannya. Komisi IV DPRD Jabar, lanjut dia, siap mendorong kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam.

"Pasti kita dorong dalam pengajuan anggaran yang berkaitan dengan kebencanaan alam. Bantuan buat masyarakat jangan dipersulit," katanya. (agp)

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook