DPRD Jabar Dorong Keterbukaan Informasi Badan Publik

Tanggal 24 Dec 2014 11:23 WIB

DPRD Jawa Barat mendorong keterbukaan informasi badan publik. Keterbukaan informasi sangat penting agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik, terbuka, dan akuntabilitas.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, keterbukaan informasi menjadi syarat terwujudnya pemerintahan yang baik. "Jaminan kebebasan menerima informasi menjadi sarana mendorong pemerintah yang baik. Sehingga bisa terkontrol oleh masyarakat," kata Ineu usai menghadiri penganugerahan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi dari Komisi Informasi Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Senin (22/12).

Selain dihadiri pemerintah kabupaten/kota di Jabar, dalam kesempatan itu hadir juga Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Ketua KI Jabar Dan Satriana, dan Ketua KPID Jabar Neneng F. Ineu menuturkan, peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong keterbukaan informasi.

Ineu meyakini, penganugerahan ini mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengetahui informasi badan publik. "Bisa menjadi salah satu bentuk komitmen bersama terhadap keterbukaan informasi yang menjadi syarat pemerintahan yang baik. KI ini memberikan peluang bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi," tuturnya.

Hal serupa pun telah dilakukan DPRD Jabar melalui lahirnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. "Perda ini tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ini inisiatif DPRD (Jabar). Ini bukti kami mendukung keterbukaan informasi badan publik," katanya.

Kendati begitu, Ineu menyayangkan masih belum bagusnya peringkat keterbukaan informasi Jabar di tingkat nasional. Saat ini, lanjut Ineu, Jabar berada di peringkat tujuh.

"Kita harus mengakui kekalahan dari NTB. Padahal mereka dulu belajar ke kita terkait keterbukaan informasi. Ini jadi bahan evaluasi," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, keterbukaan informasi merupakan hal penting bagi setiap pemerintah. Selain menunjukkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, kata Deddy, pemberian informasi badan publik merupakan hak azasi manusia.

"Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pokok. Sekaligus ini menjadi ciri penting negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik," paparnya.

Deddy menambahkan, setiap badan publik wajib memberikan informasi yang cepat, tepat dan efisien. Terlebih, tambah Deddy, undang-undang mengamanatkan setiap badan publik harus terbuka dalam memberikan informasi.

Lebih lanjut Deddy katakan, saat ini Jabar berada di peringkat tujuh nasional terkait keterbukaan informasi badan publik. Menurutnya, hal ini bukan suatu capaian yang baik terlebih jika mengingat Bandung sebagai pusat pengembangan teknologi dan informasi.

"Belum bisa berpuas diri. Harusnya bisa lebih baik karena Jabar ini pusat pengembangan teknologi dan informasi," katanya.

Deddy pun menyayangkan masih adanya kabupaten/kota di Jabar yang tidak mengembalikan formulir monitoring dan evaluasi keterbukaan dari KI. Hal ini membuktikan pemerintah belum terbuka terkait informasi badan publik.

"Ini tergantung 'political will'," katanya. Sebagai contoh, Deddy menyayangkan kinerja Pemerintah Kota Bandung terkait keterbukaan informasi badan publik.

Hal ini terlihat dari tidak masuknya Kota Bandung dalam peringkat teratas hasil monitoring dan evaluasi KI. "Padahal, Kota Bandung itu kan pusat teknologi dan informasi," katanya.

Sementara itu, Kota Cimahi meraih peringkat teratas pada dua kategori penganugerahan terkait implementasi keterbukaan informasi publik yang diberikan Komisi Informasi Jawa Barat, kemarin. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KI Jabar selama tiga bulan terakhir pada 2014 ini, Kota Cimahi berada di peringkat pertama pada kategori pembentukan pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi terlengkap.

Sedangkan untuk kategori penyusunan standar pelayanan informasi publik terlengkap, Kota Cimahi berada di peringkat dua setelah Kabupaten Bogor. Adapun untuk keseluruhan, Kota Cimahi berada di peringkat lima dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi Bambang Ari Nugroho mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dirasa penting untuk melaksanakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabilitas.

"Semangat keterbukaan informasi harus diutamakan," kata Bambang usai menerima penghargaan. Bambang menjelaskan, pihaknya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten terkait pelayanan keterbukaan informasi di Kota Cimahi.

Meski belum memiliki badan yang khusus, lanjut Bambang, pihaknya menyiapkan struktur yang terus disempurnakan untuk kepuasan masyarakat terkait informasi badan publik. "Memang fungsinya masih di humas. Tapi ke depan akan terus disempurnakan," ucapnya.

Bambang menjelaskan, setiap hari pihaknya banyak menerima permintaan dari masyarakat terkait informasi badan publik. Menurutnya, yang paling banyak ingin diketahui masyarakat yakni terkait pelayanan masyarakat.

"Yang mendasar, seperti kependudukan, persoalan infrastruktur. Itu yang langsung ditanyakan," ucapnya.

Untuk menindaklanjutinya, tambah Bambang, permintaan masyarakat langsung disampaikan ke SKPD terkait agar warga yang menginginkan informasi tersebut bisa segera mengetahuinya. "Karena di-'manage', (permintaan) langsung kita serahkan ke SKPD masing-masing," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia