Kejar Investasi, Pemprov Harus Bersinergi dengan Kabupaten/Kota

Tanggal 19 Dec 2014 16:04 WIB
Didin Supriyadin, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat

DPRD Jawa Barat mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menargetkan investasi Rp 100 triliun pada 2015 mendatang. Langkah ini dinilai tepat dalam memaksimalkan pembangunan di Jabar yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, target investasi tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak. Namun, kata Didin, target ini harus terukur dengan baik sehingga bisa benar-benar tercapai.

Untuk mewujudkannya, Didin meminta pemprov meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. "Harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk stakeholder dunia usaha," kata Didin, Jumat (19/12).

Selain itu, kata dia, pemprov harus gencar dalam mempromosikan potensi investasi di seluruh daerah di Jabar. "Diinfokan, agar investor berminat," ucapnya.

Lebih lanjut Didin katakan, pemprov pun harus melakukan pemetaan atas potensi investasi di Jabar. Hal ini penting agar investor bisa mengetahui informasi secara detail terkait peluang investasi di Jabar.

"Sehingga ketika nanti investor masuk, kita sudah siap dengan data dan pemetaannya sudah tersedia. Juga diumumkan, unggulan di Jabar ini apa sih, apa di pariwisata dan lain-lain," katanya.

Seperti diketahui, Provinsi Jabar menargetkan angka investasi sebesar Rp 100 triliun pada 2015 mendatang. Hal ini dinilai realistis mengingat besarnya daya tarik Jabar bagi investor, baik dalam maupun luar negeri.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Jabar Dadang M. Masoem mengatakan, pihaknya optimistis mampu mencapai target tersebut meski saat ini baru saja terjadi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi, upah minimum, dan tarif dasar listrik. Selain berkaca dari capaian target 2013 dan 2014 yang dianggap baik, menurutnya iklim investasi di Jabar pada 2015 mendatang semakin baik dengan lahirnya BPMPT yang merupakan badan baru hasil penggabungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

BPPT sendiri telah diresmikan pada 3 November lalu oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Dadang menjelaskan, dengan lahirnya BPPT, diharapkan berbagai hambatan investasi terutama menyangkut perijinan mampu diminimalisir.

"Karena selama ini kan tersendatnya investasi oleh perizinan yang berbelit-belit," kata Dadang usai peluncuran logo BPPT, di kantor BPPT Jabar, Bandung. Selain itu, pihaknya pun terus mempromosikan potensi setiap kabupaten/kota untuk memenuhi target investasi tersebut.

"Diharapkan akan banyak investor yang melirik dan menanamkan modalnya di Jabar," ucapnya. Lebih lanjut Dadang katakan, investasi di Jabar didominasi oleh sektor industri kendaraan bermotor dan transportasi, listrik, dan elektronik.

Selain itu, investor pun mulai banyak yang menanamkan modalnya di sektor makanan, minuman, serta jasa dan pariwisata. Adapun pihak asing yang paling banyak menanamkan modalnya di Jabar berasal dari sejumlah negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok.

Kepala Bidang Pengendalian BPMPT Jabar Rina Mutmainah mengatakan, realisasi investasi hingga akhir 2014 ini mencapai Rp 68 triliun. Dari jumlah tersebut, investasi asing yang masuk ke Jabar (penanaman modal asing) mencapai Rp 48 triliun.

Sedangkan jumlah penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 13,8 triliun. Dari jumlah investasi sepanjang 2014 ini, mampu menyerap sedikitnya 239.016 tenaga kerja.

"Sebenarnya jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak. Jumlah ini (239.016) yang tercatat dari Januari sampai September. Dan banyak perusahaan yang tidak melaporkan (serapan tenaga kerja)," ucap Rina seraya menyebut PMA mampu menyerap 207.650 tenaga kerja, sedangkan PMDN menyerap 31.666.

Rina menambahkan, dari 27 kabupaten/kota di Jabar, Bekasi dan Karawang menjadi daerah yang paling diincar investor. Pihaknya mencatat, investasi di Bekasi mencapai 19,6 persen dari nilai keseluruhan di Jabar.

Disusul Karawang dengan 16,4 persen dan Sukabumi 9,3 persen. "Yang UMK-nya besar, berarti proyeknya juga besar," ungkapnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook