DPRD Optimistis Penyerapan Anggaran 2015 Bisa Lebih Baik

Tanggal 15 Dec 2014 15:39 WIB
Penyerapan APBD

DPRD Jawa Barat optimistis penggunaan anggaran negara pada 2015 mendatang akan lebih baik dibanding sebelumnya. Salah satunya karena pada tahun tersebut situasi perpolitikan di Tanah Air cenderung lebih stabil.

Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe mengakui, pada 2014 ini terjadi kelambanan dalam penyerapan anggaran. Hal ini terjadi karena digelarnya pemilihan umum legislatif dan presiden 2014.

"Dan pada 2015 ini bisa lebih efektif, karena semuanya berjalan lebih baik," kata Harris usai menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2015 oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan kepada sejumlah lembaga vertikal dan pemerintah daerah di Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Senin (15/12). Selain dihadiri perwakilan lembaga pusat dan seluruh kepala daerah, penyerahan ini pun disaksikan langsung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Kementrian Keuangan Djoko Wihantoro.

Untuk mendorong penggunaan anggaran yang efektif, DPRD Jabar melakukan pengawasan agar penggunaan dana negara ini bisa tepat sasaran. "Jangan sampai penyakit lama (penyerapan di) akhir tahun terus berulang. DPRD pasti mengawasi, terutama anggaran yang dari (APBD) Jabar, selalu kita kontrol," kata Harris.

Harris menjelaskan, dalam setiap tahunnya, DPRD Jabar pun melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, penyerapan anggaran di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tergolong baik atau di atas 75 persen.

"Hanya beberapa saja yang belum baik," katanya. Hal serupa diungkapkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Menurutnya, realisasi anggaran APBN/APBD 2015 harus lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini penting agar penggunaan dana negara tersebut bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Heryawan menuturkan, setiap kuasa anggaran harus tahu betul dalam mengukur efektivitas penggunaan anggaran di lapangan. Salah satunya dengan meratakan realisasi anggaran dalam setiap bulannya.

Dia menjelaskan, selama ini tidak sedikit lembaga negara ataupun pemerintah daerah yang tidak rata dalam menggunakan anggaran. Penyerapan anggaran hampir sering dilakukan di akhir tahun, sehingga dampak pertumbuhannya tidak terlihat dengan baik.

"Ini persoalan, spending government-nya tidak merata," kata Heryawan. Hal ini harus dihindarkan karena upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berjalan setiap bulan.

Agar penggunaan anggaran bisa berjalan efektif dan tepat sasaran, menurutnya para kuasa anggaran harus menyusun rencana anggaran sebaik mungkin. "Membuat anggaran, setahun sebelumnya harus disiapkan. Lalu per Januari membuat rencana implementasi anggaran, agar (penggunaannya) tidak menumpuk di Desember," ucapnya.

Selain itu, Heryawan menuturkan, agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, para pihak terkait harus menyiasati berbagai tahapan anggaran yang dilalui seperti Musrenbang, KUAPPAS, RKPD, hingga P2APBD. "Itu kegiatan yang membuat waktu tersedot, banyak perhatian. Birokrat/PNS ini betapa sibuk. Jangan sampai kaget hingga keteter," paparnya seraya menyebut lambannya realisasi anggaran pada 2014 ini dikarenakan adanya pemilihan umum legislatif dan presiden-wakil presiden.

"Karena tahun politik. Edaran dari KPK, tidak boleh ada pencairan apa pun sebelum pemilu selesai," tambahnya.

Lebih lanjut Heryawan katakan, baik tidaknya penggunaan anggaran jangan dilihat dari jumlah yang terserap. Melainkan harus dilihat dari manfaat dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Jadi hendaknya anggaran/dana bantuan ini dikelola dengan baik," ucapnya. Pada acara tersebut, DIPA yang diserahkan berjumlah 1.325 dengan nilai Rp 33.389.306.726.000.

DIPA untuk lembaga vertikal di daerah sebesar Rp 31.954.152.396.000, sedangkan untuk satuan kerja pemerintah daerah mencapai Rp 1.435.154.330.000. Djoko Wihantoro mengatakan, seluruh proses penerbitan DIPA untuk kementrian atau lembaga negara telah diselesaikan pada 14 November lalu.

Penyelesaian ini lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang baru diselesaikan awal Desember. "Sebagai dampak positifnya, penyampaian DIPA oleh Presiden ke menteri atau pimpinan lembaga dan gubernur juga bisa lebih cepat," kata Djoko dalam sambutannya.

DIPA tahun 2015 untuk kementrian dan lembaga masih menggunakan nomenklatur struktur Kabinet Indonesia Bersatu II dibawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini mengingat UU APBN tahun 2015 dan Perpres Rincian APBN 2015 ditetapkan oleh pemerintahan lama. DIPA kewenangan satker pemerintah pusat diberikan secara simbolis pada 12 pimpinan satuan kerja, yaitu pada Polda Jabar, Pangdam III Siliwangi, Kejaksaan Tinggi Jabar, Pengadilan Tinggi Jabar, Kanwil Kementrian Agama Jabar, Universitas Padjadjaran, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jabar, Dinas Bina Marga Jabar, Biro Pemerintahan Umum Jabar, Kanwil Ditjen Pajak I Jabar, dan Badan Pemeriksa Keuangan Jabar. Selain penyerahan DIPA kementrian negara atau lembaga, diserahkan juga daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk Pemprov Jabar dan 27 kabupaten kota sebagai dasar pelaksanaan APBD tahun 2015.

"Anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2014 untu Jabar, ditetapkan sebesar Rp 55.180.626.849.124," tuturnya. Jumlah tersebut terdiri atas Dana perimbangan Rp 39.412.111.541.124, dana desa Rp 1.064.203.517.000 dan dana transfer lainnya sebesar Rp 14.703.220.790.000.

"Dana transfer lainnya terdiri atas tunjangan profesi guru PNS daerah, tambahan penghasilan guru PNS daerah. Bantuan operasional sekolah dan dana insentif daerah," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
DPRD Jabar Sahkan APBD 2015
16 Dec 2014 14:46 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia