Dewan Dorong Penggratisan Raskin

Tanggal 09 Dec 2014 08:43 WIB
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari

DPRD Jawa Barat mendukung keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kabupaten/kota di Jabar menggratiskan beras miskin (raskin) bagi warga yang tidak mampu. Hal ini dirasa penting mengingat raskin memang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya akan mendukung kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. "Tentu saja setiap kebijakan yang ditujukan untuk kebaikan masyarakat harus didukung oleh semua pihak. Apalagi kalau diarahkan gratis di semua daerah. Kan bagus," kata Ineu, Senin (8/12).

Ineu menjelaskan, pengawasan pelaksanaan program raskin ini harus dilakukan sebaik mungkin. Sehingga, raskin bisa dipastikan sampai kepada warga yang berhak.

"Kalau dia harus bayar, ya bayar sesuai dengan ketentuan yakni dengan harga murah. Dan ketika suatu saat bisa digratiskan seluruhnya, maka harus benar-benar dipastikan sampai tanpa ada biaya sedikit pun," tuturnya.

Ineu mengakui, kemampuan setiap daerah untuk menggratiskan raskin tidak sama. Apalagi jumlah pagu raskin dan juga masyarakat tidak mampu di setiap daerah berbeda-beda.

"Mungkin Kota Bandung dan Banjar sudah mampu menggratiskan karena warganya yang kurang mampu lebih sedikit, sementara di daerah lain masih banyak. Begitu juga dengan kemampuan anggarannya. Mungkin kalau dibantu bersama-sama apakah itu dari pusat atau provinsi bisa dilakukan seluruhnya gratis, tapi kita harus lihat dulu," ungkapnya.

Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Raskin Jabar Poppy Sopia Bakur mengatakan, saat ini baru dua Kota Bandung dan Banjar yang telah menggratiskan raskin. Hal ini diharapkan bisa diikuti oleh daerah lainnya.

"Agar semakin membantu rumah tangga sasaran dan masyarakat tidak mampu. Selama ini kita terus melakukan sosialisasi dan mengimbau supaya pemerintah kabupaten/kota bisa juga berkomitment pada raskin," kata Poppy usai menggelar evaluasi pelaksanaan program raskin 2014, di Gedung Sate, Bandung, Senin (8/12).

Menurutnya, upaya penggratisan ini bisa dilakukan melalui subsidi yang diberikan. Saat ini, data pagu raskin untuk kabupaten/kota tahun 2015 telah ditetapkan.

Sehingga, diharapkan tim koordinasi raskin kabupaten/kota segera mengambil tindakan dan menjabarkan data yang telah disampaikan ke dalam persiapan usulan permintaan alokasi. "Pagu raskin untuk 2015 sama dengan tahun 2014, totalnya sekitar 470.842,200 ton," ucapnya.

Adapun penyaluran raskin itu sendiri, lanjut Poppy, pihaknya akan menggelar agenda penyaluran raskin yang dikomandani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Pada acara tersebut pun akan dilakukan uji tanak untuk menguji kualitas beras raskin.

"Itu sekaligus untuk menepis kualitas raskin yang selama ini dinilai kurang baik, pada saat nanti akan dilakukan uji tanak. Kita akan lakukan uji tanak untuk lihat kualitas, kita sama-sama dicoba pada seluruh undangan, baik kabupaten/kota maupun masyarakat," katanya.

Dia mengklaim, kualitas raskin yang disalurkan pihaknya selama ini cukup bagus. Terlebih, beras raskin yang disalurkan  itu kelas medium.

"Jadi kalau ada persepsi raskin kurang baik, itu salah. Tapi yang jelas bila ada yang kurang memuaskan itu bisa dikembalikan ke subdivre bulog setempat, divre sudah bekomitment kalau ada yang tidak sesuai silahkan kembalikan," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook