DPRD Jabar Dorong Biro Aset Bekerja Lebih Cepat --- Pemkot Tasikmalaya Ingin Pemprov Serahkan Semua Aset

Tanggal 01 Dec 2014 12:16 WIB
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari Berdialog Dengan Elemen Pemkot Tasik

Persoalan pelimpahan aset masih menjadi kendala yang dialami Pemerintah Kota Tasikmalaya usai berdirinya daerah otonomi ini pada 2001 lalu. Sejumlah gedung yang digunakan untuk aktifitas pemerintahan di Kota Tasikmalaya belum dilimpahkan sepenuhnya meski terdapat aturan jelas mengenai pelimpahan aset itu.

Demikian yang terungkap saat 'Hearing Dialog' DPRD Jabar dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, di aula kantor Pemkot Tasikmalaya, Sabtu (29/11). Agenda rutin DPRD Jabar ini dihadiri langsung Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari dan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman.

Selain itu, terlihat hadir juga anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut seperti Oleh Hadi, Yod Mintaraga, dan Emran Septia. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menyampaikan harapannya terkait persoalan pelimpahan aset di daerahnya tersebut.

Menurut Budi, terdapat sejumlah aset milik pemerintah provinsi yang belum dilimpahkan ke Pemkot Tasik. Padahal, gedung dan lahan milik pemprov itu kini digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kota Tasikmalaya.

Budi menyontohkan, bangunan dan lahan yang kini digunakan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya masih tercatat sebagai aset milik provinsi. Selain itu, terdapat juga gedung balai latihan kerja (BLK) yang masih berstatus milik pemprov.

Padahal, lanjut Budi, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pemprov Jabar, dan pemerintah pusat yang berada di Kota Tasikmalaya harus diserahkan ke Pemkot Tasikmalaya. "Ada juga gedung eks (dinas) pertambangan. Kami sangat membutuhkan itu. Selain itu, tempat-tempat itu sama sekali tidak dipakai," kata Budi dalam 'Hearing Dialog' tersebut.

Budi menjelaskan, kondisi gedung-gedung tersebut cukup memprihatinkan karena tidak mendapat perawatan. "Jangan sampai aset-aset ini tidak berfungsi. Lihat ke dalam, ini hancur karena tidak terpakai," katanya.

Maka dari itu, Budi berharap, DPRD Jabar mampu memfasilitasi penyelesaian persoalan aset tersebut. Pihaknya menginginkan agar aset-aset tersebut segera dilimpahkan ke Pemkot Tasikmalaya untuk menunjang aktifitas pemerintahannya.

"Tentu kami berharap Ibu Ketua (DPRD Jabar) bisa mendorong agar aset ini segera dilimpahkan ke kami, karena kami sangat memerlukan," katanya. Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, dewan siap membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

DPRD Jabar akan mendorong agar Biro Pengelolaan Aset Jabar bisa bekerja cepat untuk melimpahkan aset-aset ke Pemkot Tasikmalaya sesuai aturan dan undang-undang yang ada. "Kita akan mengingatkan agar bagian aset (Jabar) lebih cepat bekerja," kata Ineu.

Menurut Ineu, DPRD Jabar akan melakukan verifikasi terhadap data-data aset tersebut. "Kita akan lihat nanti, diverifikasi seperti halnya penyelesaian aset di daerah lain," ucapnya.

Menurut Ineu, penyelesaian ini penting agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal. "Yang mana ini adalah untuk kepentingan publik, jadi harus segera," kata Ineu.

Kendati begitu, Ineu mengapresiasi penataan aset yang dilakukan Pemprov Jabar. Ineu menuturkan, dalam lima tahun terakhir, Pemprov Jabar cukup berhasil dalam menata aset yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jabar.

"Lima tahun kemarin cukup baik melakukan penataan aset. Ke depan juga semoga penataan aset ini bisa terus dilakukan dan lebih baik. Makanya, masukan-masukan dan info dari 'Hearing Dialog' ini bisa menjadi masukan untuk menyelesaikan aset dan pembangunan ke depan," kata Ineu. (agp)

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia