2015, Dewan Bahas 24 Raperda-Obligasi BIJB Tunggu Persetujuan Kementerian

Tanggal 21 Nov 2014 11:11 WIB
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar Yusuf Puadz

DPRD Jawa Barat menargetkan 24 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada 2015 mendatang. Seluruh raperda tersebut masuk ke dalam program legislasi daerah yang ditentukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
   Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jabar Yusuf Puadz mengatakan, 19 raperda di antaranya merupakan usulan dari Pemprov Jabar, sedangkan lima lainnya usulan dewan. Prolegda 2015 itu sendiri, lanjutnya, akan ditetapkan sebelum penetapan RAPBD 2015.
   Yusuf menjelaskan, 15 raperda yang akan dibahas tahun depan di antaranya terkait bank perkreditan rakyat, dan kawasan Bandung utara. Namun, menurut Yusuf, raperda yang akan menjadi prioritas yakni terkait obligasi untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, di Majalengka.
   "Fokusnya ke (raperda) obligasi BIJB. Pinjaman, untuk percepatan pembangunan BIJB," kata Yusuf usai memimpin rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (20/11). Yusuf mengatakan, pembangunan BIJB Kertajati masih membutuhkan pendanaan yang besar.
   Dengan dikeluarkannya obligasi, diharapkan terhimpun partisipasi dari masyarakat atau pihak lain di luar pemerintah. "Nilai obligasinya mencapai Rp 2,5 triliun," katanya.
   Kendati begitu, lanjut Yusuf, raperda terkait obligasi ini harus menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Selain itu, harus melewati proses pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri.
   "Saat ini proses persetujuannya masih dibahas di kementerian keuangan dan dalam negeri. Masih ada catatan perbaikan, dari delapan poin (raperda) yang diajukan, masih menunggu penyempurnaan," paparnya.
   Selain itu, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Jabar terkait pembahasan raperda tersebut. "Kita akan koordinasi dengan komisi III, untuk menanyakan apakah ini prospektif, menguntungkan. Kemudian rasio penyertaan modal yang kita tanamkan sesuai enggak dengan laba yang kita peroleh, ini kan masih jadi pertanyaan," bebernya seraya menambahkan, jika raperda tersebut disahkan, akan menjadi obligasi pertama yang dikeluarkan Pemprov Jabar.

Bagikan
Berita Terkait
Dewan Bahas Raperda RTRW
13 Jan 2015 09:25 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Sep 2017
BND 9.226 9.133 22 Sep 2017
CAD 10.582 10.472 22 Sep 2017
CNH 1.948 1.948 22 Sep 2017
CNY 1.872 1.854 22 Sep 2017
SAR 3.078 3.048 22 Sep 2017
SGD 9.226 9.133 22 Sep 2017
USD 11.544 11.430 22 Sep 2017
Sumber: Bank Indonesia