Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Program Kerja

RANCANGAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : ......
TENTANG
RENCANA KERJA DPRD PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN SIDANG 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :
  1. bahwa dengan telah berakhirnya masa persidangan DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2009, perlu ditetapkan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Sidang 2010;
  2. bahwa Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Sidang 2010 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Seri E);
  10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal ......

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  
PERTAMA : Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan Bidang Tugasnya masing-masing menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja DPRD dalam Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD secara lebih lengkap dan terperinci.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ...... ditetapkan,


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
K e t u a,



Ir. IRFAN SURYANAGARA

Wakil Ketua,



H.MOCH. RUDI HARSA TANAYA

Wakil Ketua,



Drs.H.UU RUKMANA,M.Si

Wakil Ketua,



Drs.H.NUR SUPRIYANTO,MM

Wakil Ketua,



H.KOMARUDDIN THAHER,S.A


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2010.
NOMOR :  
TANGGAL :  

  1. TRIWULAN I
    (Bulan Januari s/d Maret 2010)
    1. Rapat Kerja DPRD
    2. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
    3. Rapat-rapat Fraksi.
    4. Dengar Pendapat denga Masyarakat.
    5. Fasilitasi dan Konsultasi Hukum dan Administrasi Pemerintahan.
    6. Pelaksanaan Reses I.
    7. Konsultasi dengan Tenaga Ahli dalam hal-hal tertentu.
    8. Rapat-rapat Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia.
    9. Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
    10. Studi Banding/ Kunjungan Kerja ke luar daerah Jawa Barat, yaitu:
      1. Komisi 1 (satu) kali;
      2. Badan Kehormatan 1 (satu) kali;
      3. Pansus Perda/ Non Perda 2 (dua) kali;
      4. Badan Legislasi 1 (satu) kali;
      5. Badan Anggaran 1(satu) kali;
      6. Badan Urusan Rumah tangga 1 (satu) kali.
    11. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
    12. Pembahasan Raperda Usul Prakarsa/ Inisiatif.
    13. Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2009.
    14. Pembahasan Permasalahan Khusus/ Badan Non Peraturan Daerah.
    15. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Work Shop, Seminar AKD
      1. Komisi A s/d Komisi E;
      2. Badan Legislasi;
      3. Badan Anggaran;
      4. Badan Kehormatan;
      5. Badan Urusan Rumah Tangga;
    16. Rapat Paripurna Istimewa disesuaikan dengan Kebutuhan.
    17. Rapat Paripura disesuaikan dengan kebutuhan.
    18. In House Training Badan Urusan Rumah Tangga dan Badan Legislasi.
    19. Parlementaria AKD
    20. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD.
    21. Saba Desa.
  2. TRIWULAN II
    (Bulan April s/d Juni 2010)
    1. Rapat Kerja DPRD
    2. Evaluasi Kegiatan DPRD Triwulan I.
    3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
    4. Rapat-rapat Fraksi.
    5. Dengar Pendapat denga Masyarakat.
    6. Fasilitasi dan Konsultasi Hukum dan Administrasi Pemerintahan.
    7. Konsultasi dengan Tenaga Ahli dalam hal-hal tertentu.
    8. Rapat-rapat Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Se-Indonesia.
    9. Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
    10. Studi Banding/ Kunjungan Kerja ke luar daerah Jawa Barat, yaitu:
      1. Komisi 1 (satu) kali;
      2. Badan Kehormatan 1 (satu) kali;
      3. Pansus Perda/ Non Perda 2 (dua) kali;
      4. Badan Urusan Rumah tangga 1 (satu) kali;
      5. Banmus 1(satu) kali
    11. Pelaksanaan Reses II.
    12. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah termasuk Perhitungan Sisa Anggaran.
    13. Pembahasan Raperda Usul Prakarsa/ Inisiatif Komisi.
    14. Surat Pimpinan DPRD ke Gubernur untuk mempersiapkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 dan RAPBD tahun Anggaran 2011.
    15. Pembahasan KU APBD 2011.
    16. Pembahasan PPAS APBD 2011.
    17. Pembahasan Permasalahan Khusus/ Badan Non Peraturan Daerah.
    18. Pembahasan Perhitungan Anggaran Tahun 2009.
    19. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
    20. - Work Shop, Seminar, Bintek, dll.
    21. Rapat Paripurna Istimewa disesuaikan dengan Kebutuhan.
    22. Rapat Paripura disesuaikan dengan kebutuhan.
    23. In House Training Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.
    24. Parlementaria AKD
    25. Pembahasan dan penyusunan draft Tata Beracara Badan Kehormatan.
    26. Hearing/ Dialog.
    27. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD.
    28. Saba Desa.
  3. TRIWULAN III
    (Bulan Juli s/d September 2010)
    1. Rapat Kerja DPRD
    2. Evaluasi Triwulan II.
    3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
    4. Rapat-rapat Fraksi.
    5. Dengar Pendapat denga Masyarakat.
    6. Fasilitasi dan Konsultasi Hukum dan Administrasi Pemerintahan.
    7. Konsultasi dengan Tenaga Ahli dalam hal-hal tertentu.
    8. Rapat-rapat Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia.
    9. Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
    10. Pembahasan KU Perubahan APBD 2010.
    11. PPAS Perubahan APBD 2010.
    12. Studi Banding/ Kunjungan Kerja ke luar daerah Jawa Barat, yaitu:
      1. Komisi 1 (satu) kali;
      2. Badan Anggaran 1 (satu) kali;
      3. Badan Kehormatan 1 (satu) kali;
      4. Pansus Perda/ Non Perda 3 (tiga) kali;
      5. Badan Urusan Rumah tangga 1 (satu) kali;
      6. Badan Legislasi 1(satu) kali
    13. In House Training Komisi A, B, C, D dan E.
    14. Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
    15. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
    16. Pembahasan Raperda Usul Prakarsa/ Inisiatif Komisi.
    17. Pembahasan Permasalahan Khusus/ Badan Non Peraturan Daerah.
    18. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
    19. - Work Shop, Seminar, Outbond dll.
    20. Rapat Paripurna Istimewa disesuaikan dengan Kebutuhan.
    21. Rapat Paripura disesuaikan dengan kebutuhan.
    22. Parlementaria AKD
    23. Hearing/ Dialog.
    24. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD.
    25. Saba Desa.
  4. TRIWULAN IV
    (Bulan Oktober s/d Desember 2010)
    1. Rapat Kerja DPRD.
    2. Evaluasi Triwulan III.
    3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.
    4. Rapat-rapat Fraksi.
    5. Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2011.
    6. Dengar Pendapat denga Masyarakat.
    7. Fasilitasi dan Konsultasi Hukum dan Administrasi Pemerintahan.
    8. Konsultasi dengan Tenaga Ahli dalam hal-hal tertentu.
    9. Rapat-rapat Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia.
    10. Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
    11. Pelaksanaan Reses III.
    12. Studi Banding/ Kunjungan Kerja ke luar daerah Jawa Barat, yaitu:
      1. Komisi 1 (satu) kali;
      2. Badan Anggaran 1 (satu) kali;
      3. Pansus Perda/ Non Perda 3 (tiga) kali;
      4. Badan Musyawarah.
    13. Pembahasan Peraturan Daerah.
    14. Pembahasan Raperda Usul Prakarsa/ Inisiatif Komisi.
    15. Pembahasan Permasalahan Khusus/ Badan Non Peraturan Daerah.
    16. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
    17. Rapat Paripurna Istimewa disesuaikan dengan Kebutuhan.
    18. Rapat Paripura disesuaikan dengan kebutuhan.
    19. Ekspose Rapat Kerja Alat Kelengkapan Dewan tentang Rencana Kerja DPRD Tahun Anggaran 2010.
    20. Penetapan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011.
    21. Parlementaria AKD
    22. Hearing/ Dialog.
    23. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD.
    24. Penyusunan laporan Badan Kehormatan 2010 dan Rencana Kerja Badan Kehormatan DPRD 2011.
    25. Saba Desa.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
K e t u a,



Ir. IRFAN SURYANAGARA

Wakil Ketua,



H.MOCH. RUDI HARSA TANAYA

Wakil Ketua,



Drs.H.UU RUKMANA,M.Si

Wakil Ketua,



Drs.H.NUR SUPRIYANTO,MM

Wakil Ketua,



H.KOMARUDDIN THAHER,S.A

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia