DPRD Jabar Dorong Pengembangan Wisata di Kabupaten Indramayu
29 May 2015 09:10 WIB
Aturan KBU Harus Ditegakkan
29 May 2015 09:09 WIB
Komisi IV Dorong Pemprov Perbaiki Jalur Mudik - H-10 Siap Digunakan
28 May 2015 14:55 WIB
Balai-balai di Dinas Perlu Didukung Anggaran yang Memadai
28 May 2015 14:11 WIB

DPRD Jawa Barat mendorong pengembangan potensi wisata kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Indramayu. Selain itu, pengembangan dan pengelolaan wisata alam Pulau Biawak tak luput untuk dikembangkan wisata berskala nasional. Pasalnya, Pulau Biawak merupakan satu-satunya pulau yang dimiliki Jabar.

DPRD Jawa Barat menilai, berbagai persoalan di Kawasan Bandung Utara terjadi karena lemahnya penegakkan hukum oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya bangunan yang terus bermunculan di daerah yang sebenarnya untuk area terbuka hijau.

DPRD Jawa Barat mendorong perbaikan jalur mudik lebaran terutama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dirasa penting untuk memperlancar tradisi pulang kampung saat perayaan Idul Fitri.

Balai yang ada di dinas-dinas seharusnya  memiliki standar kelayakan dalam pelaksanaan tupoksinya. Ini agar beban kerja atau target  yang dibebankan sebanding dengan kemampuan baik dari segi anggaran serta sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Berita
27 Mei 2015 20:09:38 WIB

Komisi I DPRD Jabar, telah melakukan telaahan dan evaluasi atas MoU kerjasama antara 10 OPD di lingkungan Pemprov. Jabar dengan Negara Australia Selatan.

27 Mei 2015 10:39:52 WIB

DPRD Jawa Barat menilai kerjasama Indonesia dengan Australia Selatan di bidang pendidikan dan pertanian tidak optimal. Pasalnya, salah satu indikasi produk pertanian yang ditawarkan tidak memenuhi standar internasional. Selain itu, kerjasama di bidang pendidkan yang  terkesan terburu-buru lantaran keterbatasan anggaran.

27 Mei 2015 07:34:06 WIB

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua Perda no. 14 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) yang rencananya akan berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) mendapat kritikan dari anggota Pansus II. Pasalnya, Pansus II khawatir perubahan status tersebut justru lebih cenderung bermotif bisnis dan mengumpulkan keuntungan semata. Padahal, seyogyanya perubahan status melalui perda harus berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Berita Lainnya
Kunjungan Piswan Ke IKIAD Jabar
25 Mei 2015 11:12:24 WIB
Konsentrasi Atlet Bisa Terganggu
25 Mei 2015 07:27:17 WIB
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: humas@dprd.jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 28 Mei 2015
SGD 9.226 9.133 28 Mei 2015
USD 11.544 11.430 28 Mei 2015
Sumber: Bank Indonesia