Pembangunan Infrastruktur Jabar Harus Dikerjasamakan
25 Aug 2016 15:28 WIB
Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat Batalkan Dua Raperda
25 Aug 2016 15:06 WIB
Dewan Dorong Pemerintah Tak Andalkan APBD
25 Aug 2016 14:27 WIB
Dewan Apresiasi Pemprov Percepat Sertifikasi
25 Aug 2016 14:25 WIB

Pansus VDPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), salah satu Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) binaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota Pansus V DPRD Jabar, Drs, H. Daddy Rohanady mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak harus mengandalkan kemampuan APBD yang setiap tahunnya mengalami defisit. Tetapi sebaiknya potensi maupun peluang dapat dikerjasamakan dengan pihak tertentu dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih  volume APBD Jabar tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Dengan jumlah penduduk sekitar 46 juta jiwa yang tersebar di 27 kabupaten/kota, volume APBD yang Rp 27 triliun lebih (2016) tidak dapat mengakomodir semuanya.

Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat mengonsultasikan pembatalan dua raperda ke Kementerian Dalam Negeri dari lima raperda. Sedangkan tiga raperda sudah selesai yang kini dalam tahap fasilitasi di Kemendagri sebelum  diparipurnakan. Ketiga raperda tersebut mengenai Bank Perkreditan Rakyat(BPR), Perubahan bentuk perusahaan PT Migas Hulu Jabar,  dan Penyertaan modal ke PT Migas Hulu Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak hanya mengandalkan anggaran APBD Jabar dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Kemampuan APBD Jabar yang hanya sekitar Rp 27 triliun dinilai akan sangat berat untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya sangat besar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady, mengatakan selama ini Jabar selalu kekurangan dana untuk membiayai berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, kata Daddy, memang sangat besar tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jabar yang akan mempercepat sertifikasi aset. Hal ini penting dilakukan mengingat masih banyaknya aset Pemprov Jabar yang belum disertifikasi.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Syahrir mengatakan, pemprov harus jemput bola dengan menginventarisir setiap aset yang dimiliki. Selanjutnya, proses sertifikasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Berita
23 Ags 2016 15:56:23 WIB

Enam belas kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menggelar pemilihan bupati/wali kota 2018 sepakat untuk turut membiayai Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Kebutuhan anggaran untuk pilgub pun dipastikan berkurang signifikan dari semula Rp 3,4 triliun.

Ketua Panitia Khusus VII DPRD Provinsi Jabar yang membahas rancangan peraturan daerah terkait dana cadangan Pilgub Jabar 2018, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar dengan KPU kabupaten/kota, baru-baru ini, kebutuhan biaya untuk Pilgub Jabar 2018 menjadi Rp 1,61 triliun. "KPU (Provinsi Jabar) saat rapat dengan KPU 16 kabupaten/kota membuat formulasi, sebagian anggaran ditalangi APBD Provinsi (Jabar), sebagian ditalangi dari kabupaten/kota," kata Hadi saat dikonfirmasi dari Bandung, Selasa (23/8/2016).

22 Ags 2016 12:45:28 WIB

DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan tidak adanya transparansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengelolaan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua, Lembang , Kabupaten Bandung Barat. Sehingga hal ini menjadi dilematis untuk menentukan kejelasan pengelolaan asrama tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, berkaitan dengan hal itu, diperlukan adanya tahapan-tahapan untuk menganalisis terkait eksistensi dan pengelolaannya. Sebab, penganggaran asrama tersebut berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci penting untuk memenuhi kebutuhan asrama. Usulan yang diajukan tidak sesuai dengan pemberian dari instansi terkait.

22 Ags 2016 10:14:56 WIB

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja evaluasi kinerja mitra kerja ke bjb Cabang Purwakarta (18/8) mendapatkan penjelasan sejauh ini penyerapan APBD Kab. Purwakarta termasuk tinggi.

Berita Lainnya
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 25 Ags 2016
SGD 9.226 9.133 25 Ags 2016
USD 11.544 11.430 25 Ags 2016
Sumber: Bank Indonesia