Komisi V DPRD Jabar Sesalkan Adanya Pungli Terhadap Warga Jatigede
01 Sep 2015 15:39 WIB
Menteri PUPR Resmikan Penggenangan Waduk Jatigede
01 Sep 2015 15:03 WIB
DPRD Jabar Berkomitmen Kembangkan Peternakan di Jabar
01 Sep 2015 14:44 WIB
Komisi V DPRD Jabar Khawatirkan Dampak Sosial Penggenangan Waduk Jatigede
01 Sep 2015 14:39 WIB

DPRD Jabar meminta penjelasan Pemerintah Daerah Kbupaten Sumedang berkaitan dengan pungutan liar dari warga terdampak Waduk Jatigede hingga sebesar Rp300 ribu. Pasalnya, anggaran yang direalisasikan untuk ganti rugi penggantian lahan sudah menjadi hak warga yang terdampak pembangunan waduk.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono, meresmikan penggenangan awal Waduk Jatigede yang berada di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang.

Saat menghadiri Pentas Ternak Tingkat Jawa Barat Tahun 2015 (1/9), Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Pentas Ternak.

Dilema penggenangan Waduk Jatigede masih menyisakan permaslahan yang harus segera diselesaikan. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mempertanyakan dampak social yang diakibatkan dari penggenangan bendungan terbesar kedua di Indonesia setelah Jatiluhur tersebut. Terlebih sekolah-sekolah, situs kebudayaan kerajaan Sumedanglarang dan fasilitas kesehatan yang terdampak penggenangan.

Berita
01 Sep 2015 13:18:03 WIB

Adanya rencana penerapan pembatasan Gas Elpiji 3 Kilogram (Kg)  oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM) dinilai kalangan Dewan DPRD jabar sebagai langkah tepat sebab selama ini keberadagaan Gas Elpiji 3 Kg  pendistribusiannya tidak tepat sasaran.

01 Sep 2015 13:16:24 WIB

Pemerintah harus memperhatikan warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Selain memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi, pemerintah pun harus memberdayakan warga tersebut saat Waduk Jatigede mulai beroperasi.

31 Ags 2015 08:04:59 WIB

Pemerintah pusat dituntut segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sangat penting untuk memperjelas mekanisme pencairan bantuan hibah yang telah dianggarkan pemerintah daerah dalam APBD 2015.

Berita Lainnya
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 31 Ags 2015
SGD 9.226 9.133 31 Ags 2015
USD 11.544 11.430 31 Ags 2015
Sumber: Bank Indonesia