Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

FRAKSI-FRAKSI SAMPAIKAN LAPORAN RESES II/2012

18 September 2012 | 10:21 WIB

   Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan laporan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2012 pada Rapat Paripurna DPRD  yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Uu Rukmana (17/9). Pelaksanaan kegiatan Reses II Tahun 2012 tersebut dilaksanakan pada 28 Agustus sampai dengan 4 September 2012 di sebelas daerah pemilihan di Jawa Barat.
   Dalam laporannya, Fraksi Demokrat  menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada kegiatan reses biasanya sesuatu yang sederhana, rasional dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat setempat. Karena itu terkait realisasinya  menurut Fraksi Demokrat biasanya diakomodir melalui pemberian bantuan social dan bantuan hibah yang diatur Permendagri Nomor 32 tahun 2011 dan Pergub Nomor 55 Tahun 2011.
   "Karena itu, kami Fraksi Demokrat meminta agar SKPD terkait dalam memverifikasi setiap permohonan bantuan dari masyarakat agar cermat."
   Sementara itu, Fraksi PDI.P dalam laporannya mengemukakan Program Desa Peradaban agar dilakukan pemetaan langsung oleh BPMD agar tidak terjadi kecemburuan terhadap desa-desa terpilih. Desa yang tidak memperoleh bantuan Desa Peradaban menurut F. PDI.P agar diberikan program untuk desa membangun agar pembangunan desa dapat dilakukan meskipun tidak mendapatkan bantuan Program Desa Peradaban.
   Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang syarat bagi pelaku KUMKM dan Koperasi yang bantuan dananya dari pemerintah daerah disalurkan melalui Bank BJB diantaranya dalam bentuk Kredit Cinta Rakyat (KCR). Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Jabar memberikan perhatian terhadap pengadaan dan manajemen Raskin.
Terkait dengan masalah ketenagakerjaan, F. PKS mendorong Pemda bersama asosiasi tenaga kerja di daerah agar dapat segera mengusulkan ke Pusat agar system dan aturan tenaga kontrak di perusahaan segera ditinjau kembali.
   "Di lapangan kami melihat banyak perusahaan yang memanfaatkan aturan outsourching hanya untuk menekan biaya produksi dan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja serta tidak jelas nasibnya pascakontrak."
   Fraksi PPP dalam laporan resesnya juga menggarisbawahi SILPA yang mencapai 3 triliun. Fraksi PPP mengharapkan agar SILPA tersebut dapat dipergunakan untuk biaya pembangunan di seluruh Jabar. Selama ini  program yang digulirkanpun hasilnya masih tidak merata, terutama untuk membiayai proyek infrastruktur desa yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian. SILPA itu juga diharapkan bisa  untuk rehab atau pembangunan rumah tidak layak huni yang sampai saat ini masih banyak terdapat di hampir seluruh Jabar.
   Sebagaimana Fraksi yang lain, Fraksi Gerindra juga memandang masih diperlukan peningkatan pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat diberbagai sektor yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, infrastruktur dan perekonomian.
   Selain itu, Fraksi Gerindra memberikan dukungan terhadap wacana pembentukan lembaga keuangan daerah, “ Pemprov perlu membentuk bank daerah yang focus usahanya dapat mencover kepentingan pelaku usaha yang bergerak di sektor bisnis.”
   Mengenai lembaga keuangan, Fraksi Hanura-PKB dalam laporan resesnya mengemukakan belum optimalnya keberadaan  lembaga keuangan mikro yang memfasilitasi kepentingan ekonomi masyarakat untuk kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah seperti mendapatkan fasilitas kredit usaha dengan cara yang mudah, murah dan nyaman. Namun Fraksi Hanura-PKB mengemukakan sebagai upaya antisipasi terhadap hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya penguatan kegiatan usaha koperasi di daerah melalui program yang secara langsung dapat menstimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
   Pentingnya partisipasi masyarakat dikemukakan Fraksi PAN dalam laporan resesnya. F. PAN mengemukakan masyarakat masih menuntut agar ruang partisipasi terhadap setiap proses dan dinamika pembangunan terus dibuka dan diperlebar. Informasi dan sosialisasi pembangunan dan pelaksanaan pembangunan di daerah oleh pemda Kab/Kota maupun provinsi dirasakan masih kurang sampai kepada masyarakat.
   “Masalah transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pembangunan dan jalannya pemerintahan di Jawa Barat pun banyak dipertanyakan.”  Pelibatan masyarakat luas secara baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan dan pengawasannya sangat diperlukan.
   Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  Lex Laksamana tersebut, hadir pula kalangan pejabat OPD Pemprov Jabar beserta undangan lainnya.

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia