Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

DPRD SETUJUI 9 RAPERDA YANG DIUSULKAN GUBERNUR

12 Juni 2012 | 09:55 WIB

DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Ir. Irfan Suryanagara dan dihadiri Gubernur Ahmad Heryawan (11/6), menyetujui penetapan 9 Raperda dari 10 Raperda yang diajukan oleh Gubernur dan telah melalui pembahasan di Pansus menjadi Perda. Satu Raperda yang dibahas oleh Pansus II yaitu Raperda Perubahan bentuk Hukum PD Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Daerah TK I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas belum bisa ditetapkan menjadi Perda karena memerlukan pendalaman lebih lanjut.
   Sembilan Raperda yang disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda yaitu Raperda Kemandirian Pangan;  Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Raperda Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah yang dibahas oleh Pansus II yang dipimpin Eka Hardiana.
   Kemudian Raperda yang dibahas oleh Pansus III, yaitu Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah; Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Raperda Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
   Adapun Raperda yang dibahas Pansus IV yang dipimpin oleh Hoemar Dani yaitu raperda tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS.
   Dalam laporan Pansus II yang dibacakan Wakil Ketua Pansus, Irwan K. Soedrajat, Pansus II memberikan catatan terkait Raperda kemandirian Pangan diantaranya perbaikan tata niaga produk pertanian sehingga para petani mendapat manfaat yang optimal, meski pola produksi, distribusi sampai konsumsi sebagaian besar diserahkan pada mekanisme pasar.  Regulasi distribusi pupuk, penyediaan benih unggul, distribusi raskin, operasi pasal, penyaluran cadangan pangan pemerintah, dan fasilitas permodalan benar-benar dapat dikawal pemerintah daerah, dan pemerintah kab/kota sehingga peruntukannya tepat sasaran.
   Sementara itu terkait Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, Pansus II juga memberikan catatan diantaranya pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran dalam hal pemberian insentif bagi pihak yang berjasa melindungi serta memfasilitasi kekayaan intelektual produk masyarakat dan kebudayaan daerah. Terkait hal tersebut, perlu dibuat mekanisme dan kualifikasi agar insentif tersebut betul-betul dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan mampu mendorong partisipasi masyarakat luas.
   Mengenai Raperda tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah Pansus II memandang pemerintah daerah perlu membentuk Tim yang profesional dengan mekanisme yang jelas dalam upaya menentukan seseorang/badan layak atau tidak layak untuk memperoleh penghargaan, sehingga penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral, transparan dan akuntabel.
Mengenai  Raperda Perubahan bentuk Hukum PD Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Daerah TK I Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas yang harus dijdwal ulang pembahasannya, Pansus II meminta pihak eksekutif agar membenahi lebih dahulu persoalan  aset PDAP yang ada.
   Pada kesempatan menyampaikan laporannya, Ketua Pansus III, Donny A. Munir mengungkapkan terkait Raperda tentang Pengelolaan Air Tanah Pansus III memberikan rekomendasi diantaranya pemerintah harus melakukan pemetaan dan memberikan informasi berkaitan dengan kualitas air tanah dangkal yang dipergunakan untuk konsumsi masyarakat. Pemerintah Provinsi memfasilitasi kebutuhan air di wilayah yang air bawah tanahnya sudah terkontaminasi serta pada zona kritis dan rusak.
   Mengenai Raperda Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pansus III merekomendsikan perlunya pemerintah provinsi mempersiapkan dan mewujudkan infrastruktur pendukung dalam rangka pemenuhan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain hal tersebut Pansus III juga merekomendasikan DPRD dan pemerintah provinsi agar segera menetapkan Perda tentang Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
   Terkait dengan raperda Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara, Pansus III merekomendasikan agar pengembangan industri di wilayah Jabar Utara diarahkan kepada industri yang ramah lingkungan. Pemerintah Provisni juga agar segera melengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dijabarkan dalam  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS.
   Ketua Pansus IV, Hoemar Dhani dalam laporan pansus yang dibacakannya menyampaikan rekomendasi dan catatan  diantaranya terkait Raperda Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat yaitu Pansus melihat pihak OPD terkait tidak memahami materi Raperda tersebut oleh karenanya Pansus meminta agar Pemerintah Daerah harus benar-benar dapat mewujudkan amanat Perda baik yang menyangkut SDM , infrastruktur dan pendanaannya/anggarannya. Pansus juga melihat adanya ketidaksiapan berkaitan dengan peleksanaan beberapa ketentuan dalam Perda.
   Sementara itu terkait Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pansus memandang dalam rangka mewujudkan ketertiban sosial di Jawa Barat yang menyangkut kegiatan pengumpulan uang, hadiah-hadiah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, PMKS Jalanan, penderita penyakit menular dan orang hilang ingatan dilarang secara tegas.
   Selanjutnya mengenai Raperda Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, Pansus IV meminta pemerintah memberikan perhatian yang khusus dan serius berkenaan dengan meningkatnya jumlah penderita penyakit HIV/AIDS khususunya di Jawa Barat melalui upaya diantaranya pemerintah harus menyediakan ruangan khusus untuk menangani HIV/AIDS, baik pada rumah sakit pemerintah atau swasta dan/atau rumah sakit yang ditunjuk. Selain itu juga perlu jaminan khusus terhadap dokter dan paramedis yang menangani penderita HIV/AIDS.

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia