Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

REORIENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI A

04 April 2012 | 13:37 WIB

OLEH : DRS. H. ANWAR YASIN
(Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat dari F-PKS)

Secara umum, anggota dewan menjalankan tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Untuk dua fungsi yang pertama, bermuara tegas pada dua badan, yaitu Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Anggaran (Banggar). Sedangkan untuk fungsi pengawasan cenderung menjadi bias dikarenakan ketiadaan badan resmi yang menaungi. Fungsi pengawasan dianggap telah melekat secara otomatis kepada setiap anggota dewan, sehingga dianggap tidak perlu memformalkannya dalam suatu badan.
Akibat ketiadaan badan yang melakukan fungsi pengawasan ini, setiap anggota dewan seolah menjalankan fungsi pengawasannya ini dengan leluasa namun tidak terarah. Sehingga tidak jarang yang nampak adalah pendapat atau sikap personal dalam melakukan fungsi pengawasan, bukan pendapat suatu institusi atau badan. Tentunya pendapat dan sikap personal ini seringkali bersifat subjektif bahkan terkadang tendensius. Begitu pun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota dewan atau komisi terkadang mengalami disorientasi.
Tugas dan Wewenang

Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi DPRD Provinsi Jawa Barat, untuk mengembangkan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab DPRD, maka ditetapkanlah Tata Tertib DPRD yang tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor I Tahun 2009.

Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang anggota dewan antara lain : (1) Membentuk Perda bersama gubernur; (2) Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur; (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; (4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Mendagri untuk mendapatkan pengesahan; (5) Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur; (6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; (7) Memberikan persetujuan atas rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi; (8) Meminta LPKJ Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; (10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ini, maka anggota dewan dibagi ke dalam lima komisi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Komisi A membidangi Pemerintahan, Komisi B membidangi Perekonomian, Komisi C membidangi Keuangan, Komisi D membidangi Pembangunan dan Komisi E membidangi Kesejahteraan Rakyat. Kelima komisi ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik melalui hubungan kerjasama yang aktif dengan mitra komisinya masing-masing.

Komisi A
Adapun yang menjadi mitra Komisi A dalam bidang Pemerintahan antara lain : (1) Dinas Komunikasi & Informatika; (2) Badan Kepegawaian Daerah; (3) Badan Pendidikan & Pelatihan Daerah; (4) Badan Kesatuan Pembangunan & Perlindungan Masyarakat; (5) Badan Kearsipan Daerah & Perpustakaan; (6) Badan Koordinasi Pemerintah & Pembangunan; (7) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; (8) Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa; (9) Biro Hukum & HAM Setda Provinsi; (10) Biro Otonomi Daerah & Kerjasama; (11) Biro Pemerintahan Umum; (12) Biro Organisasi; (13) Biro Pengelolaan Barang Daerah; (14) Biro Humas, Protokol & Umum; (15) Satuan Polisi PP; dan (16) Inspektorat Daerah.
Melalui beberapa program kerja dan Pansus, Komisi A telah cukup menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik bersama mitra komisi. Namun beberapa waktu terakhir muncul wacana (seolah-olah) perluasan tugas dan wewenang dari Komisi A. Misalnya setiap rancangan peraturan daerah ataupun kerja komisi lainnya yang berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (seolah-olah) mesti mendapat arahan dan sepengetahuan dari Komisi A. Hal ini jelas merupakan disorientasi tugas dan wewenang dari Komisi A.
Padahal tanpa perlu mencampuri urusan komisi lainnya, tugas dan wewenang Komisi A telah cukup banyak jika harus dijalankan semua. Misalnya terkait masalah pendataan dan pengelolaan aset daerah. Salah satu penyebab tidak diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap belum secara optimal mendata dan mengelola aset daerahnya. Di lapangan, masih banyak ditemui aset milik Pemerintah Provinsi yang tidak terkelola secara baik, bahkan tidak sedikit yang beralih fungsi dan hak kepemilikannya. Permasalahan ini tentunya menjadi kewajiban mendasar bagi Komisi A untuk melakukan fungsi pengawasannya secara lebih baik pada dinas atau biro yang menjadi mitra komisinya.

Komisi A juga dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendorong peningkatan efektifitas kinerja Pemerintahan Daerah melalui pengembangan birokrasi yang profesional dan akuntabel. Komisi A juga perlu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan yang merupakan bagian dari lingkup kerja Komisi A. Dan yang tidak kalah penting adalah tugas dan wewenang Komisi A untuk mendorong terciptanya Good Governance (tata kelola kepemerintahan yang baik), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini demi menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah reorientasi tugas dan wewenang dari Komisi A beserta seluruh anggota yang bernaung di dalamnya. Setiap anggota perlu menyadari batasan tugas dan wewenang yang dimilikinya agar dapat lebih mengoptimalkan dan mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat. Tentunya hal ini selaras dengan tujuan bersama kita untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan masyarakat yang mandiri, dinamis dan sejahtera.  Wallahua’lam.***

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia