Dinkes Harus Proaktif Cegah Peredaran Zika
05 Feb 2016 09:35 WIB
Raperda Perlindungan Nelayan Masuki Tahap Akhir
03 Feb 2016 20:21 WIB
Pansus III Finalisasi Perda Nelayan
03 Feb 2016 20:19 WIB
Ke Yogyakarta, Pansus II DPRD Jabar Konsultasikan Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah
03 Feb 2016 20:17 WIB

DPRD Jawa Barat meminta Dinas Kesehatan Jabar mengantisipasi berjangkitnya virus Zika di Jabar. Hal ini penting agar tidak ada warga yang terpapar virus yang sedang mewabah ini.

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan nelayan oleh Panitia Khusus III DPRD Jawa Barat saat ini sedang memasuki tahap finalisasi. Pada tahap ini, akan ditentukan mengenai isi raperda tersebut.

Pembahasan Raperda Pelindungan Nelayan oleh Panitia Khusus (Pansus) III saat ini sedang melalui tahap finalisasi untuk memuat isi dari Raperda tersebut.

Pengelolaan sampah di Jawa Barat masih menyimpan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya pengelolaan sampah yang tidak terintegrasi dengan penyumbang sampah dari kabupaten kota di Jabar. Karena itu, Perda no. 12 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jabar harus sudah direvisi. Pasalnya, selain berdampak negatif terhadap masyarakat juga adanya ketidakseimbangan pengelolaan yang dikelola oleh masing-masing wilayah di Jabar. Sehingga pengelolaan sampah tersebut menjadi tidak terlaksana dengan baik.

Berita
03 Feb 2016 19:02:59 WIB

Komisi V DPRD Jawa Barat kunjungi eks anggota Gafatar yang ditampung di Dinas Sosial Propinsi Jabar. Penanganan eks anggota Gafatar sebelum dikembalikan ke dserah asal harus mendapatkan pembinaan yang menyeluruh. Sebanyak 400 orang lebih asal Jabar tergabung dalam aliran sesat tersebut.

02 Feb 2016 14:04:47 WIB

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari didampingi Ketua Komisi V Syamsul Bachri  menerima audiensi keluarga TKW asal Garut yang hilang kontak dengan keluarga  selama 8 tahun. Korban bernama Ai Solihat tersebut menghilang sejak 2008 silam tanpa mengabari kepada pihak keluarga sedikitpun.

02 Feb 2016 09:00:09 WIB

Rancangan peraturan daerah Kawasan Bandung Utara yang seharusnya sudah rampung pada pertengahan Januari lalu gagal disahkan menjadi perda. Ini dikarenakan DPRD Jabar meminta waktu tambahan untuk membahas raperda karena materi yang ada saat ini dinilai belum matang dan masih banyak celah pelanggaran.

Berita Lainnya
TPPAS Harus Untungkan Warga Sekitar
29 Jan 2016 10:52:07 WIB
Percepat Pembangunan di Jabar
29 Jan 2016 10:48:14 WIB
Percepat Perbaikan GBLA
29 Jan 2016 10:45:19 WIB
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 05 Feb 2016
SGD 9.226 9.133 05 Feb 2016
USD 11.544 11.430 05 Feb 2016
Sumber: Bank Indonesia