Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

Komisi A Mengharapkan Gubernur Jabar Keluarkan Pergub Tentang Standar Honorarium dan Harga Barang

21 Desember 2011 | 17:02 WIB


dalam kunjungan kerjanya ke kpu kabupaten sumedang  rombongan komisi a dprd provinsi jawa barat , mendapatkan masukan seputar pengalaman kabupaten sumedang yang merupakan satusatunya kabupaten di jawa barat yang pernah melakukan pemilu kada bersama  antara gubernur/wakil gubernur dan bupati /wakil bupati.
pada pertemuan tersebut hadir juga pimpinan dan anggota dprd kabupaten sumedang bersama asisten  bidang pemerintahan.diperoleh informasi ternyata pemilu kada gubernur dan wakil gubernur terdapat perbedaan penetapan jumlah pemilih dimana jumlah pemilih gubernur/wakil gubernur lebih banyak daripada jumlah pemilih bupati/wakil bupati  , ini dimungkinkan karena dibeberapa kawasan seperti jatinangor terdapat penduduk pendatang yang memiliki hak memilih gubernur/wakil gubernur sebagai warga jawa barat dan tidak memiliki hak memilih bupati/wakil bupati , sehingga ketika pendataan dilakukan yang bersangkutan berbeda hak pilihnya.sesuai dengan aturan tentang hak pilih seseorang yang tinggal disuatu wilayah.
kemudian berkaitan dengan penetapan anggaran  dan belanja yang harus ditetapkan dalam pagu anggaran untuk kegiatan pemilukada  tentu memerlukan standard dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada misalnya penetapan honorarium panitia pemilihan baik ditingkat kecamatan (ppk) maupun tingkat desa dan kpps  dan standar harga barang baik untuk tinta,kertas suara maupun barang cetakkan lainnya, kaitan dengan honorarium pelaksanaan pemilukada bersama tentu ada perbedaan dengan honorarium daerah yang tidak melaksanakan pemilu bersama, karena beban kerja dan volume pekerjaan yang berbeda satu sama lainnya.oleh karenanya gubernur harus dengan segera mengeluarkan peraturan gubernur yang mengatur itu semua agar daerah dapat menyusun anggaran sesuai dengan aturan yang ada.
berkaitan dengan pendanaan/penganggaran bersama perlu juga ditetapkan persentase pembiayaan yang harus dianggarkan masing-masing daerah , namun hal ini tentu harus mengacu kepada aturan yang merupakan  payung hukun yang dikeluarkan kementrian dalam negeri ri  maupun kpu untuk menetapkan kewajiban daerah masing-masing dalam pemilukada bersama. misalnya  yang berkaitan dengan honorarium dan uang lembur ,pengadaan logistik dan jasa , pengangkutan dan perjalanan dinas. yang merupakan komponen strategis dalam pemilukada . lebih dari itu tentu dibutuhkan komitmen bersama dan kerjasama dalam pemilukada yang bersih dan benar ,artinya dilaksanakan (Yusuf Puadz/FPPP )

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia