Dewan Dukung Larangan Penggunaan Mobil Dinas
01 Jul 2015 08:58 WIB
DPRD Jabar Desak Pemprov Jabar Tentukan Nasib PD AP
01 Jul 2015 08:54 WIB
Serapan Sarana dan Prasarana Keagamaan Cukup Rendah
30 Jun 2015 07:29 WIB
DPRD Dorong BJB Syariah Menjadi BUMD Tersendiri
29 Jun 2015 15:04 WIB

DPRD Jawa Barat mendukung sikap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk mudik lebarang. Hal ini dinilai tepat dan sesuai dengan azas kepatutan.

DPRD Jawa Barat mendesak Pemprov Jabar untuk mengambil langkah positif untuk menyelamatkan nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif. Pasalnya, kinerja BUMD tersebut ditentukan dengan produktifitas dan kontribusi terhadap pemerintah dalam menyokong perekonomian Jabar.   

DPRD Jawa Barat mempertanyakan kinerja Biro Pelayanan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu seiring dengan rendahnya penyerapan anggaran sarana dan prasarana keagamaan pada 2014 yang hanya mencapai 32 persen.

DPRD Jabar mendorong Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS) untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlepas dari BUMD induk yakni Bank BJB. Sinergitas antar DPRD dengan BJB sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD.

Berita
29 Jun 2015 14:26:04 WIB

Anggota DPRD Jabar  dari Fraksi Gerindra, Syahrir menilai dana aspirasi yang menurut rencana akan diberikan kepada setiap anggota DPR RI akan bermanfaat bagi daerah. Sebab, dengan adanya dana tersebut, aspirasi masyarakat akan terealisasi ke dalam program pemerintah.

29 Jun 2015 14:17:38 WIB

Pada rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) TA 2014 (29/6) Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan kerjasama antar OPD agar terjalin dengan baik. Terlebih dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah bagi masyarakat yang hanya dilakukan dinas terkait maupun gubernur sebagai kepala daerah. Pasalnya, hal itu riskan menimbulkan pandangan yang kurang baik khususnya bagi dewan. Karena itu, saat penyerahan bantuan maupun pembagian fasilitas dari pemerintah, sebagai wakil rakyat harus hadir untuk mengawasi langsung bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat.

29 Jun 2015 13:33:43 WIB

Pada rapat kerja dengan Biro Keuangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) TA 2014 (29/6) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi III DPRD Jabar mempertanyakan catatan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu. Meskipun demikian Jabar tetap meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya.

Berita Lainnya
Tol Cipali Perlu Pengawasan Intensif
24 Jun 2015 08:09:53 WIB
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: humas@dprd.jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 01 Jul 2015
SGD 9.226 9.133 01 Jul 2015
USD 11.544 11.430 01 Jul 2015
Sumber: Bank Indonesia