DPRD Dorong BJB Syariah Menjadi BUMD Tersendiri
29 Jun 2015 15:04 WIB
Dana Aspirasi Dorong Pembangunan Daerah Tertinggal
29 Jun 2015 14:26 WIB
Untuk Pengawasan, Komisi II Minta Dilibatkan Saat Penyerahan Bantuan
29 Jun 2015 14:17 WIB
DPRD Jabar Inginkan WTP Diraih Tanpa Catatan Dari BPK
29 Jun 2015 13:33 WIB

DPRD Jabar mendorong Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS) untuk menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlepas dari BUMD induk yakni Bank BJB. Sinergitas antar DPRD dengan BJB sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD.

Anggota DPRD Jabar  dari Fraksi Gerindra, Syahrir menilai dana aspirasi yang menurut rencana akan diberikan kepada setiap anggota DPR RI akan bermanfaat bagi daerah. Sebab, dengan adanya dana tersebut, aspirasi masyarakat akan terealisasi ke dalam program pemerintah.

Pada rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) TA 2014 (29/6) Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mengharapkan kerjasama antar OPD agar terjalin dengan baik. Terlebih dalam pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah bagi masyarakat yang hanya dilakukan dinas terkait maupun gubernur sebagai kepala daerah. Pasalnya, hal itu riskan menimbulkan pandangan yang kurang baik khususnya bagi dewan. Karena itu, saat penyerahan bantuan maupun pembagian fasilitas dari pemerintah, sebagai wakil rakyat harus hadir untuk mengawasi langsung bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat.

Pada rapat kerja dengan Biro Keuangan terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) TA 2014 (29/6) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Komisi III DPRD Jabar mempertanyakan catatan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu. Meskipun demikian Jabar tetap meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keempat kalinya.

Berita
29 Jun 2015 12:31:28 WIB

Pada rapat kerja dengan Biro Pelayanan Sosial  (Yansos) dan Biro Pengembangan Sosial (Bangsos) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) TA 2014 (29/6) Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti realisasi pemberian bantuan untuk ruang asrama santri atau kobong untuk pesantren-pesantren di Jawa Barat.

26 Jun 2015 14:41:22 WIB

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat vital sebagai penghasil pendapatan bagi suatu daerah. Namun, kesejahteraan dan aspek kelayakan hak yang diterima tenaga kerjapun harus memadai. Karena itu, BPPerda memngonsultasikan berkaitan dengan hak tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendageri) untuk mendapatkan kejelasan mengenai perubahan Perda no. 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

26 Jun 2015 11:27:05 WIB

Sehari setelah Gubernur Ahmad Heryawan menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 (P2APBD), komisi - komisi DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan mitra kerja komisi.

Berita Lainnya
Tol Cipali Perlu Pengawasan Intensif
24 Jun 2015 08:09:53 WIB
Pengguna Cipali Harus Berhati-hati
22 Jun 2015 14:40:04 WIB
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: humas@dprd.jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 29 Jun 2015
SGD 9.226 9.133 29 Jun 2015
USD 11.544 11.430 29 Jun 2015
Sumber: Bank Indonesia