Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

Paripurna DPRD jabar Kembali Setujui 11 Raperda Menjadi Perda

04 Januari 2011 | 13:27 WIB

Menutup Tahun Sidang 2010, DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Paripurna Penetapan 11 Raperda Provinsi Jawa Barat (31/12) yang telah melalui pembahasan di tiga Panitia Khusus yang dibentuk DPRD Provinsi Jawa Barat dan telah melakukan pembahasan sejak awal Nopember hingga akhir Desember 2010.
Ketiga Pansus tersebut adalah Pansus I yang melakukan pembahasan tentang 4 Raperda: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perubahan atas Perda No.1 Tahun 1999 tentang PDAP serta Perubahan atas Perda No. 14 Tahun 2006 tentang PD. BPR dan PD. PK.
    Sementara itu Pansus II melakukan pembahasan 5 Raperda tentang Pengembangan Wilayah Jabar Selatan tahun 2010-2029, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri serta Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
    DPRD Jabar juga telah melakukan pembahasan tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025 serta Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2008-2013 yang dilakukan oleh Pansus II (lama) dan telah melalui perpanjangan masa kerja.
Dari pembahasan yang dilakukan oleh ketiga Pansus tersebut dan berdasarkan pendapat fraksi yang disampaikan dalam Rapat Pansus, akhirnya DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui penetapan 11 Raperda tersebut menjadi Perda, sehingga total Perda yang telah disetujui DPRD Jabar dalam tahun 2010 ini menjadi 34 Perda. DPRD juga meminta Gubernur agar segera membuat peraturan pelaksanaanya.
    Terkait dengan  adanya kenaikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan kendaraan bermorot pertama sebesar 1,75%, dalam Laporan Pansus I yang dibacakan oleh Ketua Pansus Yoga Santoda, Pansus I merekomendasikan kepada Gubernur untuk membuat Pergub atau Perda yang mengikat terhadap kepemilikan kendaraan untuk mengantisipasi terjadinya eksodus ke luar daerah terutama yang berbatasan dengan DKI Jakarta.
    Pansus I juga memandang perlu adanya perubahan mengenai retribusi kebandaraan Nusawiru melalui Pergub dan direkomendasikan ke Kementerian Perhubungan untuk merubah PP mengenai tarif tersebut. Mengenai Pajak Daerah yang tentunya akan mengalami peningkatan, Pansus I berpendapat hal tersebut harus dibarengi oleh validitas data wajib pajak sejalan dengan penambahan wajib pajak, ekstensifikasi dan instensifikasi pajak harus sejalan dengan peningkatan pendapatan, juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur.
    Sementara itu terkait dengan penyelamatan asset PDAP, Pansus memandang masih ada beberapa celah yang dapat menyelamatkan asset dan potensi yang dimiliki PD AP dengan cara restrukturisasi total untuk perbaikan ke depan. Pansus I juga meminta agar Gubernur mengeluarkan SK, Surat Kepastian Keputusan bahwa PDAP tidak dilikuidasi agar masyarakat lebih jelas dan juga sebagai upaya untuk menyelamatkan asset.
    Mengenai penyelesaian kasus penyerobotan di dua lokasi di Pangalengan Kab. Bandung dan di Pamegatan Kab. Garut, Pansus I meminta agar dilakukan ketegasan pihak Pemerintah agar asset tidak hilang.
Dalam hal pengisian jabatan di beberapa PD BPR/PD PK, Pansus I berpendapat harus dilakukan dengan melalui fit and profer test yang melibatkan tenaga-tenaga professional dan independent.
    Pada pembahasan yang dilakukan Pansus II, dalam laporannya yang dibacakan oleh Ujang Fahpulwathon, Pansus II berpendapat Raperda tentang Pengembangan wilayah Jabar Bagian Selatan merupakan pendorong untuk mengembangkan wilayah Jabar Selatan karena wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat besar bagi pergerakan aktivitas nasional bahkan internasional sehubungan dengan potensi SDA dan SDM yang dimilikinya.
Karena itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan antardaerah, maka pengembangan wilayah Jabar Selatan dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi fasilitasi, mediasi dan koordinasi pembangunan antara Pemprov Jabar dengan Pemkab/Kota, sehingga pengembangan wilayah Jabar Selatan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan memanfaatkan potensi lokal serta kemampuan SDA dalam mendukung perkembangannya.
    Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Pansus II dengan Bupati dan Walikota, Pansus menemukan beberapa hal yang tidak sinkron antara pengaturan provinsi melalui Raperda ini dengan kondisi eksisting di daerah. Pansus juga akhirnya merubah judul Raperda dari Penataan Ruang Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menjadi Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.
    Sementara itu, terkait dengan upaya membangun ketahanan pangan melalui Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pansus II berpendapat upaya membangun ketahanan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk Jabar menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
    Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, Pansus memandang perlu dilaksanakannya strategi perlindungan lahan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penelitian, penetapan, pemanfaatan, pengembangan, sistem informasi, insentif dan disinsentif, peran serta masyarakat, pencegahan alih fungsi, perlindungan dan pemberdayaan petani, koordinasi dan kerjasama dengan Pemkab/Kota, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.
    Dalam laporannya tentang Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, dikemukakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaran tata kelola pemerintahan yang baik. Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung tercapainya tjuan pemerataan pembnagunan dan hasil-hasilnya.
    Selama ini dinamika pemerintahan telah mengabaikan perubahan yang mendasar dalam penyelengaraan dan cara pandang terhadap bidang komunikasi dan informatika. Salah satu bentuk perubahannya adalah sub bidang Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya termasuk dalam  urusan wajib bidang perhubungan yang diubah menjadi bidang komunikasi dan informatika.
    Terkait dengan perdebatan panjang di internal Pansus mengenai penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, Pansus II telah melakukan pembahasan dengan hati-hati dan melakukan rapat dengar pendapat dengan tokoh masyarakat dan pakar sampai akhirnya dengan berbagai pertimbangan maka Pansus menetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa barat tanggal 19 Agustus 1945.
    Sementara itu, Pansus II (lama) DPRD Provinsi Jawa Barat yang melakukan pembahasan tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025 dan Perubahan atas Perda no. 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2008-2013 menemukan telaahan kritis tentang ketidakjelasan bagaimana indikator MDGs yang digunakan dalam penetapan indikatir RPJMD 2008-2013 yang cenderung hanya melihat capaian tahun 2009 sebagai satu-satunya dasar penetapan sehingga skenario pesimis yang digunakan. Target-target capaian untuk indicator pembnagunan makro yang dipasang kutang atau tidak menunjukkan konsistensi dengan visi RPJPD yang menyebutkan “Provinsi Termaju”, relatif jika dibandingkan dengan provinsi yang lain ternyata justru lebih rendah.
    Untuk itu Pansus II yang diketuai oleh Dewi Syarifah  Sukmaningsih tersebut telah menetapkan penyesuaian target RPJPD 2005-2025 yaitu target IPN 2013 yang semula 77,20 menjadi 74,85-75,03, target IPM  2015 semula 80 menjadi 75,24, target IPM 2018 semula 82,23 menjadi 77,07 dan target IPM 2025 semula 82,82 menjadi 82,87, dengan demikian target IPM sebesar 80 semula diproyeksikan akan dicapai pada tahun 2015 menjadi tahun 2021.
Setelah melakukan pembahasaan, Pansus II juga menetapkan beberapa materi tambahan dalam Raperda RPJMD diantaranya penanganan resiko bencana, antisipasi bencana dan penanggulangan bencana dalam kebijakan, strategi dan program. Kemudian memberikan perhatian khusus kepada kab/kota yang mempunyai nilai IPM rendah untuk memperoleh prioritas pendanaan pembangunan.
Terkait dengan  perhitungan IPM dan komponennya pada RPJMD tahun 2013 Pansus menetapkan Angka Harapan Hidup (AHH) semula 71,32 menjadi 70,00. Angka Melek Huruf (AMH) semula 97,33 menjadi 97,89, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) semula 10,53 menjadi 8,75-9,00, Purchasing Power Parity (RPP) semula 646,01 menjadi 640,55.
    Sementara itu untuk Indeks Pendidikan (IP) semula 88,28 menjadi 84,71-85,26. Indeks Kesehatan (IK) semula 77,21 menjadi 75,00, Indeks Daya Beli (IDB) semula 66,10 menjadi 64,83 sehingga IPM tahun 2013 semula sebesar 77,20 menjadi 74,85-75,03.
    Pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara didampingi oleh Wakil Ketua Drs. H. Uu Rukmana, M.Si dan Komaruddin Thaher, S.Ag dan  dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan serta Wakil Gubernur Dede Yusuf tersebut, disampaikan pula Laporan Reses  III Tahun Sidang 2010 serta Penutupan  Masa Sidang 2010.


Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia