Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

MENGELOLA RUMAH TANGGA DPRD PROV. JABAR

28 Januari 2010 | 14:15 WIB

Badan  Urusan Rumah Tangga (BURT) DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014 saat ini diketuai oleh Irwan   Kusandiantoro      mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPRD, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus); melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD, atas penugasan oleh Pimpinan DPRD dan atau Banmus maupun atas prakarsa sendiri; serta  merencanakan dan menyusun kebijaksanaan anggaran DPRD. Bagaimanakah urusan rumah tangga DPRD ini dikelola? Berikut liputan talkshow BURT yang dihadiri Ketua BURT (Irwan Kusandiantoro) dan  Sekretaris (H.Yoga Santosa, BA) di RRI, Rabu 27-1-2010.

1.     Apa perlunya ada BURT DPRD?

Begini, UU No. 27 Tahun 2009 tentang DPR,DPD, dan DPRD diamanatkan ada Badan dalam DPRD yang mengurusi rumah tangga DPRD. Kita kan tahu bahwa wakil rakyat yang ada ini cara kerjanya secara politis, maka dikhawatirkan sekretariat dewan tak mampu untuk menerjemahkan program kerja politik ini. Dibentuknya BURT ini karena antara sekretariat dewan dan wakil rakyat memiliki perbedaan. BURT ini lebih ke internal dewan.  Selama komitmen BURT sesuai dengan perundang-undangan maka tidak akan menjadi masalah. BURT ini dibentuk untuk  meringankan kinerja sekretariat dewan dalam melayani kebutuhan internal dewan. Muncul pertanyaan selanjutnya "Apakah tidak overlapping  dengan badan anggaran?"

Saya jawab : Tidak akan terjadi overlapping, karena kinerjanya berbeda. BURT mengurusi internal dewan, sedangkan badan anggaran mengurusi program-program pemerintah.

 BURT bertugas menetapkan kebijakan rumah tangga DPRD, melakukan pengawasan terhadap Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kebijakan rumah tangga DPRD termasuk pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPRD, menyampaikan hasil keputusan dan kebijakan BURT pada setiap anggota DPRD dan menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

 2.     Apa yang menjadi concern tugas BURT?

BURT memulai bekerja dengan menginventarisir apa yang menjadi  instrument penunjang peran dan fungsi DPRD. Untuk menjalankan peran dan fungsinya, DPRD memerlukan beberapa instrument penunjang yang telah disusun BURT sebagai berikut :

  • Sarana dan parasarana berupa tempat untuk mnyelenggarakan pertemuan dan rapat-rapat.
  • Anggaran yang memungkinkan untuk pelaksanaan tugas, termasuk akomodasi dan transportasi untuk tugas-tugas luar.
  • Prosedur dan mekanisme kerja internal dan eksternal.
  • Perencanaan kerja DPRD untuk satu tahun anggaran.
  • Evaluasi kinerja DPRD yaitu perbandingan antara rencana kerja dengan realisasi, serta kesebandingan dengan anggaran yang digunakan.
 3.     Apa peran BURT dalam  menyusun kebijakan Anggaran DPRD?

Belanja DPRD merupakan salah satu pos dalam APBD yang dipisahkan khusus untuk DPRD secara mandiri, yang meliputi :
  • Belanja Pimpinan dan Anggota terdiri dari Penghasilan dan  tunjangan kesejahteraan. Standar besaran komponen belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.
  • Belanja Penunjang Pimpinan disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Konsekuensinya tanpa adanya Rencana Kerja maka tidak ada Belanja Penunjang Pimpinan.
Ruang lingkup tugas DPRD pada dasarnya sangat luas hampir tanpa batas karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu diperlukan pengenalan terhadap dinamika lingkungan dan aspek kehidupan seperti ideology, politik, sosial-budaya, ekonomi. Untuk dapat mengenal dinamika lingkungan dan berbagai aspek  kehidupan tersebut dibutuhkan dukungan berupa : tenaga ahli, sarana dan prasarana kerja yang memadai, perpustakaan yang representative, ruang dan fasilitas kerja ( penataan ruang, computer, jaringan internet).

4.         Kunjungankerja DPRD yang terlalu sering dan dinilai pemborosan, menjadi sorotan public. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme kunjungan kerja ataupun studi banding DPRD?

Studi banding itu diperlukan bagi anggota Dewan, sepanjang pelaksanaannya transparan, akuntable dan mengikuti arah UU.  Studi banding sebagai sarana bisa diletakkan berdampingan dengan misalnya Kunjungan Kerja (Kunker), Rapat Kerja (Raker), dan Rapat Dengar Pendapat (RDP),  yang kesemuanya itu dalam rangka supaya semua alat kelengkapan Dewan bisa menjalankan tugas , fungsi dan kewenangannya, baik dalam rangka penyusunan Perda,  dalam rangka penyusunan dan pembahasan anggaran atau dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan anggaran maupun pengawasan atas pelaksanaan Perda, bahkan juga dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Jadi studi banding adalah cara atau sarana yang diatur dalam Tata Tertib DPRD (Tatib) untuk alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya bermacam-macam interpretasi akhirnya kita kembalikan pada norma yang lebih kuat yaitu Peraturan Perundangan mengenai Keuangan Negara. Karena yang paling disorot saat ini adalah dikhawatirkan terjadinya pemborosan terhadap keuangan negara.
6.     Apa konsekuensi dari diberlakukannya UU Keuangan Negara dengan Penganggaran Kegiatan DPRD?

UU Keuangan Negara yang sudah memerintahkan agar keuangan negara itu digunakan secara efektif, efisien, dapat dipertanggung jawabkan dan secara logis spesifik kalau di operasional penggunaannya berbasis kinerja. Jadi ada kewajiban yang diperintahkan oleh UU dan ada kewajiban moral untuk membuktikan bahwa kalau saya menggunakan uang ini ada kinerja yang bisa dipertanggung jawabkan, kalau alat kelengkapan dewan menggunakan anggaran ada performance yang didapatkan. Nah ini bukan hanya  kewajiban moral, tapi ini perintah UU.  Jika dalam pelaksanaannya anggaran itu tidak berhasil diserap dengan baik, ada dua hal yang menjadi catatan,  pertama karena kita memang tidak berhasil membuktikan adanya kinerja yang baik, dan tentunya hal itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua,  asumsi mengenai kesetaraan hak atas anggaran dari semua alat kelengkapan dan dari semua anggota itu tidak cukup.  Kalau ada anggaran yang tidak terserap, tentunya sekarang tidak perlu khawatir karena anggaran itu tidak habis terserap, dan itu bukan menjadi satu-satunya ukuran kinerja. Ukuran kinerja yang sekarang bukan karena menghabiskan anggaran, tapi juga apa hasilnya.  Kekhawatiran inilah yang sudah saatnya perlu dihilangkan, dan ketika penyusunan anggaran berikutnya, Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan itu punya kewenangan yang cukup signifikan dalam menentukan anggaran. Dengan perkataan lain semangat untuk kemandirian DPRD dalam memegang anggaran itu sebenarnya sudah tercermin sebagian dalam Tatib yang baru, hanya saja belum ditindak lanjuti dengan satu langkah yang komprehensif bagaimana menggunakannya.

7.     Sejauh mana transparansi hasil Studi Banding itu selayaknya dilaksanakan?

Diakui,   hasil laporan Studi banding itu memang jarang disebarluaskan ke public,  dan itu merupakan hal yang memprihatinkan. Kedepan kita coba dengan adanya website DPRD yakni di : http://dprd.jabarprov.go.id , Insya Allah setiap usai studi banding DPRD akan segera meng-update report nya dan memberitakannya kepada khalayak luas.

8.     Terakhir, sebagai gambaran, banyak media massa menyoroti BURT DPRD dalam rapat-rapat seringkali  kesannya tertutup, bagaimana  BURT DPRD Jawa Barat menanggapi hal ini?

Untuk dimaklumi, banyaknya rapat-rapat tertutup di BURT terkadang  menimbulkan kesan seolah-olah kurang transparan, padahal pelaksanaan  rapat baik terbuka maupun tertutup  masing-masing ada keperluannya. Ibarat rumah tangga, tidak semuanya harus terbuka, ada hal-hal tertentu yang memang tidak perlu diekspos untuk umum. Dalam hal ini tidak ada sesuatupun yang perlu disembunyikan dari publik. Seperti Badan Kehormatan misalnya, untuk hal-hal yang menyangkut masalah investigasi, tuduhan atau laporan masyarakat jika belum final belum dapat dikemukakan secara terbuka, sebab jika dibuka kasihan orang itu bisa dihakimi opini.

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia