Massa MDHI Geruduk Gedung DPRD Jabar
01 Sep 2016 09:07 WIB
Tingkatkan Daya Kritis Dewan
01 Sep 2016 08:35 WIB
Komisi IV DPRD Jabar : Venue Paralayang Menyisakan Pembayaran Lahan Belum Selesai
31 Aug 2016 13:36 WIB
DPRD Jabar Meminta Gubernur Tindaklanjuti Masalah Taksi Berbasis Online
31 Aug 2016 13:32 WIB

Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Karawang mendatangi Gedung  DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, no. 27, Kota Bandung, Rabu 31 Agustus 2016.

Perwakilan massa diterima Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady. Menurut dia, dewan harus memiliki data yang konkrit dalam menyikapi permaslahan tersebut sebelum mengambil keputusan. Kondisi itu dapat dpahami mengingat disinyalir adanya penyerobotan lahan di kawasan Teluk Jambe.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dituntut lebih kritis saat proses penyusunan APBD. Hal ini penting agar jalannya pembangunan memiliki keberpihakan kepada masyarakat.

Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Amanah DPRD Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga mengatakan, pihaknya menjadikan penundaan dana alokasi umum (DAU) oleh pemerintah pusat sebagai pembelajaran. Adanya penundaan DAU ini menunjukan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola dana dari pusat.

Venue cabang olahraga paralayang selesai dibangun. Demikian pula dengan jalan masuknya. Namun, venue PON XIX di Kabupaten Sumedang tersebut masih menyisakan pembayaran sebagian lahan masyarakat.

"Tempat start dan jalan akses menuju ke sana memang sudah selesai. Tinggal penyelesaian drainasenya," ujar Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady yang memimpin peninjauan lapangan pada hari Selasa (30/8).

Komisi IV menerima audiensi pengurus Organda Jabar pada hari Senin (29/8) di Ruang Rapat Komisi IV. Rombongan Organda dipimpin langsung Ketua DPD Organda Jabar, Hj. Dedeh T.W. dan diterima oleh Ketua Komisi IV Ali Hasan dan wakilnya Daddy Rohanady serta beberapa anggota Komisi IV DPRD Jabar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, keberadaan taksi online menurut Organda sudah melanggar peraturan tentang ijin transportasi. Selain itu juga merugikan taksi yang berijin lantaran sudah mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan regulator.

Berita
31 Ags 2016 13:22:08 WIB

Komisi  IV DPRD Provinsi Jawa Barat meminta dinas terkait untuk mengganti sejumlah pohon yang daunnya mengering di area GOR Arcamanik. Hal itu akan berdampak pada GOR Arcamanik harus mengganti sejumlah pohon yang daunnya tampak kering.

Wakil Ketua Komisi IV, Daddy Rohanady mengatakan, hal itu akan berdampak pada nilai estetika dan konsep lingkungan yang diusung dalam PON kali ini. Selain itu, GOR Arcamanik menjadi Komplek olahraga yang akan menjadi salah satu venue penting Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX.

31 Ags 2016 12:57:07 WIB

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini, untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk meningkatkan roda perekonomian nasional, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah pusat perlu mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Karena kebijakan ini hampir dilakukan semua negara yang ada di dunia.

31 Ags 2016 09:14:20 WIB

Venue cabang olahraga paralayang selesai dibangun. Demikian pula dengan jalan masuknya. Namun, venue PON XIX di Kabupaten Sumedang tersebut masih menyisakan pembayaran sebagian lahan masyarakat.

Berita Lainnya
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 31 Ags 2016
SGD 9.226 9.133 31 Ags 2016
USD 11.544 11.430 31 Ags 2016
Sumber: Bank Indonesia