Dewan Dorong Pemerintah Tak Andalkan APBD
25 Aug 2016 14:27 WIB
Dewan Apresiasi Pemprov Percepat Sertifikasi
25 Aug 2016 14:25 WIB
Biaya Pilgub Jabar Berkurang jadi Rp 1,61 triliun
23 Aug 2016 15:56 WIB
Komisi V DPRD Jabar : Harus Ada Transparansi Status Kejelasan Asrama Bina Siswa
22 Aug 2016 12:45 WIB

DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak hanya mengandalkan anggaran APBD Jabar dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat. Kemampuan APBD Jabar yang hanya sekitar Rp 27 triliun dinilai akan sangat berat untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang memerlukan biaya sangat besar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady, mengatakan selama ini Jabar selalu kekurangan dana untuk membiayai berbagai pekerjaan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, kata Daddy, memang sangat besar tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Jabar.

DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jabar yang akan mempercepat sertifikasi aset. Hal ini penting dilakukan mengingat masih banyaknya aset Pemprov Jabar yang belum disertifikasi.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar Syahrir mengatakan, pemprov harus jemput bola dengan menginventarisir setiap aset yang dimiliki. Selanjutnya, proses sertifikasi menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Enam belas kabupaten/kota di Jawa Barat yang akan menggelar pemilihan bupati/wali kota 2018 sepakat untuk turut membiayai Pemilihan Umum Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Kebutuhan anggaran untuk pilgub pun dipastikan berkurang signifikan dari semula Rp 3,4 triliun.

Ketua Panitia Khusus VII DPRD Provinsi Jabar yang membahas rancangan peraturan daerah terkait dana cadangan Pilgub Jabar 2018, Abdul Hadi Wijaya, mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar dengan KPU kabupaten/kota, baru-baru ini, kebutuhan biaya untuk Pilgub Jabar 2018 menjadi Rp 1,61 triliun. "KPU (Provinsi Jabar) saat rapat dengan KPU 16 kabupaten/kota membuat formulasi, sebagian anggaran ditalangi APBD Provinsi (Jabar), sebagian ditalangi dari kabupaten/kota," kata Hadi saat dikonfirmasi dari Bandung, Selasa (23/8/2016).

DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan tidak adanya transparansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengelolaan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua, Lembang , Kabupaten Bandung Barat. Sehingga hal ini menjadi dilematis untuk menentukan kejelasan pengelolaan asrama tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, berkaitan dengan hal itu, diperlukan adanya tahapan-tahapan untuk menganalisis terkait eksistensi dan pengelolaannya. Sebab, penganggaran asrama tersebut berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci penting untuk memenuhi kebutuhan asrama. Usulan yang diajukan tidak sesuai dengan pemberian dari instansi terkait.

Berita
22 Ags 2016 10:14:56 WIB

Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat saat melakukan kunjungan kerja evaluasi kinerja mitra kerja ke bjb Cabang Purwakarta (18/8) mendapatkan penjelasan sejauh ini penyerapan APBD Kab. Purwakarta termasuk tinggi.

22 Ags 2016 08:53:26 WIB

DPRD Provinsi  Jawa Barat mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya, lembaga tersebut sangat strategis untuk mencetak sumber daya manusia dimasa yang akan datang.

22 Ags 2016 08:24:10 WIB

Pemerintah dituntut memberi contoh yang baik terkait penggunaan angkutan umum. Hal ini sangat penting agar sosialisasi penggunaan kendaraan umum ke masyarakat bisa sesuai yang diharapkan.

Berita Lainnya
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 24 Ags 2016
SGD 9.226 9.133 24 Ags 2016
USD 11.544 11.430 24 Ags 2016
Sumber: Bank Indonesia