Komisi IV DPRD Jabar : Venue Paralayang Menyisakan Pembayaran Lahan Belum Selesai
31 Aug 2016 13:36 WIB
DPRD Jabar Meminta Gubernur Tindaklanjuti Masalah Taksi Berbasis Online
31 Aug 2016 13:32 WIB
Komisi IV DPRD Jabar : GOR Arcamanik Harus Ganti Sejumlah Pohon
31 Aug 2016 13:22 WIB
Ketua DPRD Jabar Ajak Masyarakat Untuk Ikut Amnesti Pajak
31 Aug 2016 12:57 WIB

Venue cabang olahraga paralayang selesai dibangun. Demikian pula dengan jalan masuknya. Namun, venue PON XIX di Kabupaten Sumedang tersebut masih menyisakan pembayaran sebagian lahan masyarakat.

"Tempat start dan jalan akses menuju ke sana memang sudah selesai. Tinggal penyelesaian drainasenya," ujar Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady yang memimpin peninjauan lapangan pada hari Selasa (30/8).

Komisi IV menerima audiensi pengurus Organda Jabar pada hari Senin (29/8) di Ruang Rapat Komisi IV. Rombongan Organda dipimpin langsung Ketua DPD Organda Jabar, Hj. Dedeh T.W. dan diterima oleh Ketua Komisi IV Ali Hasan dan wakilnya Daddy Rohanady serta beberapa anggota Komisi IV DPRD Jabar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, keberadaan taksi online menurut Organda sudah melanggar peraturan tentang ijin transportasi. Selain itu juga merugikan taksi yang berijin lantaran sudah mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan regulator.

Komisi  IV DPRD Provinsi Jawa Barat meminta dinas terkait untuk mengganti sejumlah pohon yang daunnya mengering di area GOR Arcamanik. Hal itu akan berdampak pada GOR Arcamanik harus mengganti sejumlah pohon yang daunnya tampak kering.

Wakil Ketua Komisi IV, Daddy Rohanady mengatakan, hal itu akan berdampak pada nilai estetika dan konsep lingkungan yang diusung dalam PON kali ini. Selain itu, GOR Arcamanik menjadi Komplek olahraga yang akan menjadi salah satu venue penting Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX.

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini, untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk meningkatkan roda perekonomian nasional, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah pusat perlu mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Karena kebijakan ini hampir dilakukan semua negara yang ada di dunia.

Berita
31 Ags 2016 09:14:20 WIB

Venue cabang olahraga paralayang selesai dibangun. Demikian pula dengan jalan masuknya. Namun, venue PON XIX di Kabupaten Sumedang tersebut masih menyisakan pembayaran sebagian lahan masyarakat.

31 Ags 2016 07:46:17 WIB

Kalangan DPRD Provinsi Jawa Barat mengusulkan pembentukan panitia khusus terkait kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jabar. Hal ini dirasa penting untuk menunjukkan transparansi dan mengetahui persoalan yang terjadi di tubuh perusahaan pelat merah itu.

29 Ags 2016 14:05:44 WIB

Bertempat di Ruang Sidang, DPRD Provinsi Jawa Barat menginisiasi sosialisasi UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di kalangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (29/8).

Berita Lainnya
Lokasi
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 27, Bandung 40115
Phone: (022)87831045 - (022)87831047
Fax : (022)87831049
Email: dprd@jabarprov.go.id
Ke gedung DPRD?
Masukkan Lokasi Anda:
Pimpinan DPRD
Multimedia
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 30 Ags 2016
SGD 9.226 9.133 30 Ags 2016
USD 11.544 11.430 30 Ags 2016
Sumber: Bank Indonesia